Bahasa Ibu

UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari 2003 sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Keputusan itu diambil pada November 1999 dan tanggal itu pertama kali diperingati tahun 2000 di Markas UNESCO di Paris. Peristiwa ini penting dicatat karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut.

Pada tahun 1951 para pakar pendidikan dan bahasa UNESCO sebenarnya telah merekomendasikan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pendidikan karena tiga alasan. Secara psikologis bahasa itu sudah merupakan alat berpikir sejak anak lahir. Secara sosial bahasa ibu dipakai dalam komunikasi sehari-hari dengan lingkungan terdekatnya. Secara edukasional, pembelajaran melalui bahasa ibu seyogianya mempermudah pemerolehan ilmu pengetahuan di sekolah dan proses pendidikan pada umumnya.

Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional sekarang ini berlangsung di tengah-tengah gencarnya semangat globalisasi. Dalam bidang ekonomi, kita mendapat tekanan internasional, mau tidak mau harus menyepakati kebijakan ekonomi melalui AFTA dengan segala konsekuensinya. Secara keliru, AFTA ini banyak ditafsirkan sebagai identik dengan absolutisme penguasaan bahasa Inggris dan diyakini akan menganaktirikan bahasa Indonesia, lebih-lebih bahasa daerah (BD).

Sejumlah Kekeliruan

ADA sejumlah kekeliruan yang perlu diluruskan. Pertama, pemisahan politik bahasa dari politik kebudayaan, padahal bahasa menjadi berharga karena “apa” yang diusungnya. Sebagai perbandingan, bahasa Arab mengusung (baca: identik dengan) agama Islam, bahasa Inggris mengusung (baca: identik dengan) teknologi. Ada asumsi bahwa orang Sunda kotemporer lebih nineung kepada kebudayaan Sunda daripada kepada bahasanya. Romantisme kultural ini sesungguhnya merupakan potensi psikologis untuk melakukan revitalisasi bahasa Sunda.

Kekeliruan kedua adalah mengartikan pelestraian BD sebagai penguasaan pengetahuan bahasanya termasuk undak-usuk yang melelahkan. Perlu disadari semua pihak bahwa yang terpenting adalah memfungsikan BD secara diglosik, yakni pemakaian secara bilingual, fungsional, dan kontekstual. Setiap bahasa (Sunda, Indonesia, dan asing) dalam kehidupan yang semakin kompleks ini memiliki karakteristik internal dan peran sosial masing-masing.

Tugas perencana bahasa adalah antara lain memberi deskripsi karakteristik dan peran-peran ini agar ketiganya berperan maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Kekeliruan ketiga, sejarah politik kebudayaan nasional kita mewariskan asumsi bahwa BD akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa sebagaimana dikhawatirkan dalam seminar politik bahasa tahun 1975. Kekhawatiran itu hanya mengada-ada saja. Bila sekarang ini ada gejolak politik kedaerahan, gejolak itu bukan karena sentimen BD, melainkan lebih karena politik kebudayaan nasional sentralistik selama ini yang notabene difasilitasi dengan bahasa nasional.

Paradigma Baru

DALAM teori produksi dan reproduksi kultural, literasi (melek huruf) dalam bahasa ibu atau BD ditasbihkan sebagai prasyarat bagi pembangunan setiap kampanye atau gerakan literasi sebagai cara untuk memberdayakan budaya dan kesejarahan suatu bangsa. Selama ini literasi masih dibatasi pada penguasaan bahasa Indonesia dan programnya ditafsirkan secara sempit dengan fokus pada keterampilan baca-tulis dalam bahasa itu.

Dalam pada itu peran literasi bahasa Arab seperti dinafikan begitu saja. Banyak orang tua di Indonesia yang buta huruf Latin, tetapi mampu membaca dan menulis dalam huruf Arab. Huruf Arab Melayu telah berjasa sebagai medium dalam mendidik bangsa ini. Para orang tua berkomunikasi dalam BD dengan huruf tersebut. Sayangnya sistem pendidikan sekarang ini tidak lagi melihatnya sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa, padahal di Malaysia aksara ini masih dilestarikan. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai huruf Arab Jawi.

Gambaran di atas mencerminkan sikap apriori dan tutup mata terhadap pengalaman kultural kelompok-kelompok etnis yang notabene menjadi objek kebijakan nasional ini. Di nusantara terdapat sekira 700 bahasa ibu yang dipastikan mengusung kebudayaan etnis. Dalam bahasa-bahasa itulah terpendam kearifan-kearifan lokal (local genius) yang memerlukan kajian kritis semua pihak.

Politik BD seyogianya dimaknai sebagai upaya untuk mengokohkan peristiwa-peristiwa historis dan eksistensialis dari budaya etnis demi terjadinya reproduksi kultural, yakni pemberdayaan pengalaman kolektif semua pihak atau stakeholders dari BD. Perlu diluruskan bahwa pemertahanan identitas kultur etnis tidak berarti penolakan akan kearifan lokal budaya etnis lain, apalagi budaya nasional.

Para seniman, wartawan, pendidik, sejarawan, politisi, pelaku bisnis, dan ahli bahasa memiliki kepentingan tersendiri terhadap BD, dan ini sah-sah saja. Reproduksi kultural BD adalah sinerji semua kepentingan itu. Sebagai perbandingan, bahasa Inggris sedemikian rupa bergengsinya hampir pada setiap aspek kehidupan: sosial, politik, teknologi, sastra, mitologi, dan lain sebagainya. Dan, semuanya itu menggunakan medium bahasa Inggris sehingga berkembanglah puspa ragam bahasa Inggris dalam genre-genre itu.

Perda Kebudayaan

Perlunya perda pemeliharaan Bahasa Ibu, sehingga diharapkan penggunaan Bahasa Ibu tidak hilang tinggal sebagai catatan sejarah saja. Dalam kajian kebudayaan secara makro, keluarnya perda itu sangat tepat bila dilihat sebagai alat untuk memelihara dan penciri adanya kebudayaan di suatu daerah.

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk merealisasikankan perda penggunaan Bahasa Ibu.

(Dari Berbagai Sumber)

Read More

JAMKESMASDA = Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah

Pemkot Anggarkan Rp 1,3 M (Kamis,12 Februari 2009 08:04:22)

Diketahui, Kota Bengkulu hanya mendapat kuota Jamkesmas dari pusat sebanyak 49.892 jiwa. Sedangkan, jumlah orang miskin di Kota mencapai 82.000 jiwa lebih. Pemkot telah menganggarkan dana Rp 1,3 M dan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) untuk mengkafer 32.108 jiwa yang tak dapat jatah APBN.

“Hanya saja, sosialisasi tentang bagaimana prosedur mendapat Jamkesmasda yang masih minim. Sehingga, masyarakat miskin resah, saat mereka jatuh sakit. Sementara, kartu Jamkesmas tidak ada, biaya berobat mahal,” papar Ketua Yayasan Kelompok Kerja Untuk Masyarakat (KKUM) Al-Hikmah ini.

Sementara, warga miskin yang berupaya mencari kartu pengganti, sudah terbentur kebijakan PT Askes. Pergantian kartu Jamkesmas sudah ditutup sejak 31 Desember lalu. “Lantas bagaimana nasib orang miskin? Kartu pengganti tidak ada, jaminan kesehatan juga tidak ada. Sedangkan UUD 1945 mengingatkan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara,” protesnya.

Ketika dikonfirmasi, Kadis P2KA Kota, Drs. Rusli Zaiwin, MM didampingi Sekretarisnya, Syaferi Syarif, SH, MM membenarkan adanya mata anggaran untuk Jamkesmasda di dinas mereka. Sebagai salah satu program Pemkot untuk mengatasi masalah kesehatan warga miskin. “Namun, Dinas P2KA hanya bersifat seperti dompet. Sedangkan, teknis pencairannya ada Dinas Kesehatan. Sebab, program ini merupakan program dari Dinkes Kota,” papar Rusli Zaiwin diamini Syaferi Syarif.

Sehingga, lanjut Syaferi Syarif, dinasnya hanya bersifat menunggu. Tergantung dari program Dinas Kesehatan. Apakah menggunakan sistem perorangan, atau pengajuan berkelompok. “Meski uangnya ada di dinas kami, namun proses pencairannya tetap di dinas teknis. Silahkan masyarakat ke Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kadis Kesehatan Kota, dr. H. Supardi, MM membenarkan, jika pernah mengusulkan anggaran untuk menampung sisa warga miskin yang tak tercover Jamkesmas. Dinkes hanya mengelola verifikasi klaim Jamkesmasda. Namun, proses pencairannya belum pernah dibicarakan.

Sebelumnya, sebanyak 23 KK warga Kampung Kelawi protes tak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas. Padahal mereka tergolong warga tidak mampu. Akibatnya, saat berobat ke RSUD M. Yunus, mereka dikenakan biaya layaknya pasien umum.(joe)

Sumber: Harian Rakyat Bengkulu

Read More

Penerimaan Pegawai KPK

Dibutuhkan lebih dari sekedar TEKAD untuk memberantas korupsi di Indonesia...

Indonesia memanggil Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengisi posisi-posisi jabatan berikut :


Struktural (Lihat Spesifikasi Jabatan)

1. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
2. Direktur Pengaduan Masyarakat
3. Kepala Biro Umum
4. Kepala Bagian Pengadaan
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM

Fungsional/Spesialis (Lihat Spesifikasi Jabatan)

1. Bendahara
2. Spesialis Pencegahan
3. Pemeriksa LHKPN
4. Spesialis Pengelolaan LHKPN
5. Pemeriksa Gratifikasi
6. Spesialis Kampanye Sosial
7. Spesialis Penelitian dan Pengembangan
8. Koordinator Computer Forensic
9. Analis Informasi
10. Spesialis Jejaring Informasi
11. Spesialis Pengelola Informasi
12. Spesialis Pengumpulan Data Informasi
13. Spesialis Pengumpulan Informasi
14. Pengawas Internal
15. Penelaah Pengaduan Masyarakat
16. Spesialis Perencanaan & Anggaran
17. Spesialis K3
18. Spesialis Pelayanan Internal
19. Spesialis Pengadaan
20. Supervisor ISS
21. Spesialis Perencanaan & Pengembangan SDM
22. Spesialis Pendidikan dan Pelatihan
23. Spesialis Pemberitaan, Pelayanan Informasi dan Publikasi

Administrasi/Teknis (Lihat Spesifikasi Jabatan)

1. Administrasi Kesekretariatan Pencegahan
2. Arsiparis
3. Administrasi Pemeriksaan LHKPN
4. Administrasi Pengolahan LHKPN
5. Administrasi Kesekretariatan Dikyanmas
6. Administrasi Penelitian dan Pengembangan
7. Administrasi Satgas Penyelidikan
8. Administrasi Satgas Penyidikan
9. Administrasi Satgas Penuntutan
10. Administrasi BMN inventaris aset PBJ
11. Administrasi Keuangan
12. IT Security Administrator
13. Programmer
14. Staf Transkriptor
15. Staf IT Acquisition
16. Staf IT Implementation
17. Administrasi PJKAKI
18. Staff Pengumpul Informasi
19. Administrasi Kesekretariatan PIPM
20. Administrasi Pengaduan Masyarakat
21. Teknisi Maintenance Electrical
22. Administrasi Pelayanan Kepegawaian
23. Administrasi Pendidikan dan Pelatihan
24. Administrasi Hukum
25. Sekretaris Sekjen

Read More

Kasus Dispendagate

Gambar A. Surat yang scan untuk tembusan
Gambar B. Surat Asli Arsip (Yang lain, di diantar langsung oleh Bapak Chairuddin kepada Menteri Keuangan melalau staf Menteri)


catatan: Surat Yang Ditandatangani Gubernur (Asli yang saat ini sudah disita/diserahkan oleh Bapak Chairuddin Kepada Penyidik Kejaksaan Agung; dengan berita acara)

DISPENDAGATE (Tulisan ke 2)

by Usman Yassin

Hari ini, saya membaca sebuah berita di Harian Rakyat Bengkulu, Edisi Kamis, 29 Januari 2009 dengan judul GUB: Jika Salah, Ditembak Pun Siap. Setelah membaca berita di halaman depan Harian Rakyat Bengkulu ini, hati saya berkecamuk untuk melakukan sesuatu, ntah dari mana saya harus memulai, seperti biasa saya menilai media seolah-olah sudah menjadi corong pihak penguasa, tergerak untuk melakukan sesuatu akhirnya saya putuskan untuk menulis apa yang saya ketahui tentang kasus Dispendagate.

Tulisan ini adalah tulisan kedua tentang Dispendagate, setelah pada tulisan pertama saya menulis tentang kronologis buka-bukaan Bapak Chairuddin di Pengadilan tentang adanya keterlibat Gubernur Bengkulu, sehingga ujungnya Gubernur ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dispendagate.

Pada tulisan ini akan saya ceritakan apa yang saya ketahui secara langsung dari Bapak Chairuddin dan apa yang saya ketahui saat mendampingi Bapak Chairuddin diperiksa selama 3 hari oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dispendagate atas tersangka Agusrin Najamudin, pada tanggal 4,5 dan 6 Juni 2008 di Lapas Malabero.

Tulisan ini sebenarnya memang direncanakan untuk menulisnya, rencana untuk menulis tulisan ini nanti, pada saat kasus dispendagate dengan tersangka Agusrin Najamudin sudah bergulir di pengadilan. Tapi statement Gubernur Bengkulu di koran hari ini mendorong saya untuk mempercepat menulis apa yang saya ketahui tentang kasus dispendagate ini.

Kasus dispendagate telah memasuki jilid dua dengan pemeriksaan Gubernur sebagai tersangka, namun apa yang kita lihat dari berita dimedia, sang Gubernur dengan gagah mengatakan bahwa dia bersyukur sudah melakukan klarifikasi terhadap panggilan pihak kejaksaan agung. Dari statetemen itu sangat jelas tergambar rasa percaya diri yang besar pada Gubernur bahwa dia tidak bersalah, tetapi dibalik itu semua perlu kita ketahui sang Gubernur ditetapkan sebagai tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Kok bisa? kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana penjelasannya?

Kasus ini yang saya tahu sebenarnya sudah melibatkan banyak orang, banyak organisasi untuk melakukan penyelesaian secara baik-baik. Tetapi karena suatu dan lain hal akhirnya kasus ini berlanjut dengan dispendagate season ke-2, dengan pemain utama Agusrin Najamudin telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mengapa Agusrin Bisa jadi tersangka? dari penjelasan Bapak Chairuddin di depan penyidik jelas disebutkan bahwa Rekening Bank di Bank Bengkulu dibuka karena mendapat restu dari Gubernur. Kok bagaimana Bapak Chairuddin di adukan memalsukan tandatangan gubernur? bagaimana ceirtanya?

Tanda Tangan Gubernur

Dari penjelasan Bapak Chairuddin di depan penyidik kejaksaan Agung, bahwa sebenarnya rencana pembukaan rekening sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Gubernur dan pihak menteri keuangan. Dalam sebuah kesempatan Bapak Chairuddin menyatakan bahwa kapanpun dia dapat melakukan untuk membukan rekening, di Bank manapun bisa dilakukan, tetapi untuk mengalihkan aliran dana PBB DBHTB, memangharuskan dia mendapat persetujuan penanggung jawab pemegang kas daerah, dalam hal ini Gubernur.

Dalam pemeriksaan pihak kejasaan menayakan apakah pembukaan rekenig Nomor 00000115-01001421-30-3 tersebut telah memperoleh persetujuan/izin menteri keuangan RI? Chairuddin menjelaskan bahwa persetujuan/izin dari Menteri Keuangan RI tidak ada, namun sebelum pembukaan rekening tersebut beliau pernah mengkonsultasikan kepada Kasubbag Kepegawaian Departemen Keuangan RI (Slamet Sugandi) dan saat itu beliau mendapat petunjuk bahwa untuk pembukaan rekening tersebut cukup disertai surat pemberitahuan yang ditandatangani Gubernur, atas dasar itulah rekening tersebut dibuka, dengan nomor 900/228/DPD.I tanggal 22 Maret 2006 yang ditandatangani Gubernur Agusrin Najamudin dan dicap basah (Gambar B, diatas).

Dijelaskan juga oleh Bapak Chairuddin bahwa surat tersebut ditanda tangani 2 lembar, satu disimpan sebagai arsip (Gambar B diatas, Ket: sebelum disita pihak Kejaksaan Agung saya diminta membuat dokumentasi oleh ibu Zumratul dan akhirnya saya scan dan saya upload di blog ini), sedang yang satu laginya diserahkan secara langsung kepada pihak Menteri Keuangan.

Berita Simpang Siur sekitar tanda tangan discan oleh Bapak Chairuddin

Untuk diketahui, bahwa perlu dijelaskan kembali surat yang tandatangani oleh Bapak Gubernur ada 2 lembar, satu arsip dan satu diserahkan ke Menteri keuangan. Kenapa ada copyian surat yang berbeda jenis font-nya dan jumlah tembusannya?

Penjelasannya: pada saat menandatangani 2 surat tersebut, kedua surat tersebut langsung dicap basah. Ketika sampai di Jakarta, baru Bapak Chairuddin berpikir bahwa surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan tersebut kurang lembarannya? mengapa? Karena ada tembusan surat yang cukup banyak. Tanpa mengurangi maknanya Bapak Chairuddin berinisaiatif men-scan tanda tangan Gubernur dan Isi surat, kemudian di edit dan jumlah tembusannya di kurangi dari sembilan menjadi 7 tembusan. Setelah itu diprint dengan print Colour sehingga seolah-olah tercap basah karena menyerupai yang asli. Nah setelah itu Bapak Chairuddin melaporkan kepada Gubernur bahwa surat tersebut, terpaksa tanda tangan Gubernur discan untuk tembusan, karena yang aslinya sudah terlanjur dicap basah, tidak mungkin dicopi baru dicap basa. Atas penjelasan tersebut tergambar bahwa Bapak Chairuddin melakukan scan tanda tangan untuk tembusan atas sepengetahuan dan persetujuan Gubernur. Sedangkan Surat aslinya tetap disampaikan kepada Menteri Keuangan dan satunya disimpan sebagai arsip dan telah disita oleh kejaksaan untuk pemeriksaan tersangka Agusrin Najamudin.

Dari penjelasan tersebut sangat jelas mengapa Bapak Chairudin menyatakan bahwa tandatangan Gubernur adalah Asli sudah terjawab.

Bagaimana Gubernur Bisa Jadi Tersangka

Dari penjelasan Bapak Chairudin baik pada saat sidang pemeriksaan terdakwa di PN Bengkulu 5 Juni 2008 maupun penjelasan dengan penyidik Kejaksaan Agung, Bapak Chairuddin menyatakan bahwa Uang dana PBB DBHTB diserahkan langsung kepada Gubenur dalam bentuk travel check sebesar Rp. 1 M dengan nomor seri CPH 358397 s/d 358496, setelah itu diserahkan sebesar uang senilai 3.5 M melalui ajunda beliau Bapak Nuim Hidayat, kemudian diserahkan kembali uang senilai 2.5 M kepada Husnul Fikri. Menurut Bapak Chairuddin, saat penyerahan dan pencairan uang kepada Nuim Hidayat dan Husnul Fikri beliau melakukan dokumentasi secara langsung (tujuanan untuk pengamanan; Bapak Chairudin sudah melihat gelagat yang tidak baik). Untuk pembaca ketahui memory card yang digunakan untuk memotret kejadian tersebut adalah asli, ini adalah salah satu bukti fisik asli yang juga sudah diserahkan kepada Pihak Kejaksaan Agung. Kemudain banyak data lain yang juga diserahkan untuk menyatakan bahwa Gubernur terlibat dalam kasus ini, bahkan sebenarnya sudah menjalar kemana-mana, gali lubang tutup lubang dan uang digunakan tidak menetu.

Pengakuan sudah diberikan secara jujur oleh Bapak Chairuddin, Pihak penyidik kejaksaan agung sudah melakukan tugasnya, Agusrin sudah jadi tersangka. Persoalaan yang menjadi tanda tanya dalam diri saya mengapa kasus ini seperti ditahan-tahan? ada apa? saya sebenarnya sudah bisa menganalisa ada apa? kalau kasus ini tidak sampai dilanjutkan ke persidang, saya akan ungkapkan semua kepada khalayak apa yang saya ketahui. Untuk itu mohon perlindungan dari Allah agar saya tetap istiqomah dan tidak tergangu dengan hal-hal lain. Dan jauh lebih penting keselamatan diri, saya serahkan sepenuhnya kepada perlindungan Allah..

Banyak cerita yang saya pahami dan yang saya simpan, pihak kejaksaan, pihak keluarga, penasehat hukum sudah tahu semuanya. Begitu juga dengan pihak KPK, dan saya berkeyakinan KPK masih memantau kasus ini.

(Tulisan berseri dari Kasus dispendagate ini, akan saya lanjutkan lagi..., biarlah masyarakat menilai, walaupun kasus ini ditutup, saya sudah berusaha mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi)

Dari dua surat yang saya upload ini, agar masyarakat menjadi lebih jelas, dan saya sangat yakin yang SALAH TIDAK AKAN PERNAH TERTUKAR DENGAN BENAR. Janji Allah, kebenaranlah yang akan mengungkap sendiri kebohongan yang dibalut dengan kebohongan.

Bengkulu, 29 Januari 2009

Read More

Mengkritisi Rencana Tata Ruang Kota Bengkulu

Gambar 1. Rencana Tata Ruang Kota Bengkulu (Lingkaran Merah adalah Lokalisasi yang berada pada lahan Taman Wisata Alam Muara, yang termasuk Kawasan Lindung). Kawasan lokalisasi meruapakan contoh tidak terkendali tata ruang dan terdapat penyimpangan termasuk pelanggaran Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Read More

Diskusi Seputar Dispenda Gate (

Usman Yasin: Pengantar Diskusi

Saat ini Gubernur Bengkulu telah ditetapkan sebagai tersangka Korupsi
Dana DBH PBB dan BPHTB sebesar 21.3 M. Dalam pemeriksaan pertama
Agusrin, merasa dia tidak melakukan korupsi, sehingga statement ia
hanya mengklarifikasi data yang dia tahu. Akan tetapi, sebuah
kenyataan Kejaksaan Agung sudah melakukan penetapan sebagai tersangka
tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Dari banyak komentar pengamat,
bahwa Kejaksaan Agung memiliki bukti yang kuat. Pertanyaannya apakah
anda yakin Agusrin terlibat? Apakah anda Yakin Agusrin akan ditahan?
atau Agusrin akan bebas? apa komentar anda?

Bengkulu, 10 Januari 2009
Usman Yasin

Rama Diandri:

Mempelajari dan mengikuti perkembangan kasus Dispenda Gate, telah membuat
asumsi siapapun akan mengatakan kalau Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin
terlibat. Pertanyaannya adalah, apakah supremasi hukum benar-benar sudah
ditegakkan? atau hanya sebuah tameng dan bisa dibeli oleh materi dan
jabatan?

Terkait bukti, Jika pihak Kejati mau mengusut Gubernur Bengkulu sebagai
tersangka sebelum kasus ini diambil alih Kejagung, sebenarnya bukti sudah
cukup kuat. Hanya saja, ada indikasi dan disinyalir adanya "penyelewengan"
kewenangan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi
Bengkulu. Bukankah semua yang dilakukan Chairuddin diketahui dan ada Acc
Gub?

Kalau pun Gub membantah dengan alibi tanda tangannya telah dipalsukan, pada
dasarnya siapa saja bisa gonta-ganti tanda tangan toh? Coba saja amati tanda
tangan Gub pada pengesahan APBD dan soal proyek, ada perbedaan kan? terus,
lihat juga parafnya yang melekat di setiap jam tangan yang sering
diberikannya kepada orang-orang yang mendapat "penghargaan" dari Agusrin
dengan paraf pada memo mungkin. Tentu ada perbedaan toh?

Apapun itu, kenyataannya sekarang soal hukum adalah soal kepentingan. Jika
ada kepentingan (apa pun bentuk kepentingannya), putih bisa jadi hitam,
hitam pun bisa jadi putih. Silakan kembalikan ke diri kita masing-masing.
Apakah kita sudah melakukan tugas sesuai profesi dan tuntutan kita
masing-masing sesuai koridor dan trek yang ada? Jika tidak, inilah suatu
kebobrokan terorganisir dan tanda-tanda semakin bejatnya moral bangsa kita.
Wassalam
Rama Diandri

Ansar:

Pada salah satu seminar, mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan Drs. Gandhi menuturkan bahwa berdasar pengalamannya ternyata sulit
mengajukan koruptor ke pengadilan melalui Kejaksaan Agung. Suatu kasus yang menurut ahli hukum BPKP sudah dapat diajukan ke pengadilan, setelah lama menunggu cukup lama, dapat saja tiba-tiba ditutup dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari kejaksaan.

Dalam suasana seperti ini, tidak heran jika korupsi masih terus merajalela
meski Indonesia memiliki Undang-undang Anti Korupsi no. 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1971.

Bagi ahli hukum Baharuddin Lopa, salah satu yang mendorong terjadinya
pelanggaran hukum oleh pejabat negara ini adalah tabiat mereka yang serakah. Rasa berkuasa itulah yang sering membuat seseorang memandang remeh orang lain dan berani bertindak apa saja," tulis Lopa dalam harian Bisnis Indonesia edisi 21 November 1998. Dalam artikel yang sama, Lopa menegaskan keserakahan ini tumbuh subur karena lemahnya penegakan hukum, serta manajemen yang tidak rapi, sehingga kebocoran tidak
bisa segera diketahui dan dikendalikan.

Perjuangan Dongah Chairuddin cukup berat karena berhadapan dengan fihak yang masih berkuasa dan memiliki segudang amunisi berupa materi dan link politik dengan pimpinan tertinggi (link Partai).

Kami yakin suatu saat akan ada kekuatan lain yang akan membalikkan keadaan
dan kebenaran sebenarnya akan terungkap. Semoga !!!.

Read More

Berkah atau Potensi Malapetaka?

Gb. Seorang ibu sedang memungut hasil erosi batu bara yang hanyat dari Sungai Muara Bangkahulu

Minggu, 4 Januari 2009 adalah hari terakhir libur anak sekolah. Ya...itung-itung menghabiskan masa liburan, dan sekaligus refresing dengan keluarga saya bersama istri dan buah hati tercinta fifi, fika dan firda. Menghabiskan masa liburan ini dengan menyusuri pantai di kota Bengkulu, dari arah Padang Harapan - Pasir Putih - Pantai Nala - Berkas - Tapak Paderi - Pasar Bengkulu. Akhirnya kami memilih di sekitar pantai yang berlokasi di Pasar Bengkulu, berada di bibir pantai yang berdekatan dengan Muara Sungai Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut.

Ketika menyusuri pantai, saya melihat suatu hal yang agak langkah. Setahu saya batu bara di tambang di daerah dengan kawasan hutan dan biasa agak di pedalaman atau paling nggaknya jauh dari pantai. Wah kalau disini lain, seorang ibu dengan suaminya lagi mengumpulkan batu bara yang berserakan dibawa ombang ambingkan ombak laut sehingga berserakan di sekitar bibir pantai. Dan dari keterangan nelayan sebagian batu bara itu mereka dapatkan pas di muara sungai.

Lalu saya tanya lebih jauh, ini di karungin mau diapakan? Menurut nelayan itu mereka jual pada cukong sebesar Rp. 10.000,-/karung. Lumayan katanya...apalagi situasi ekonomi dan tangakapan ikan sudah sangat berkurang, keterangan nelayan tersebut.

Wah dapat berkah...sampingan? atau ada apa kok batu bara bisa nyasar ke sini? berbahaya nggak ya? apalagi keterangan nelayan tadi ikan sudah mulai sulit di dapat? walaupun sih ada pengganti tambang batu bara di bibir pantai..Kalau serius satu keluarga nelayan bisa mengumpulkan 2 karung sehari. Lumayan bisa dapat Rp. 20.000,-

Read More

Marwan: Pengadilan di Bengkulu Tak Kondusif

"Bukan masalah pendukungnya yang dikhawatirkan, tapi apakah pengadilannya bisa obyektif."

Kejaksaan Agung menilai pengadilan di Bengkulu tidak akan kondusif untuk menyidangkan kasus penyelewenangan dana Anggaran Daerah Bengkulu. Sebab, tersangka kasus tersebut, Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamudin, merupakan penguasa di sana.

"Bukan masalah pendukungnya yang dikhawatirkan, tapi apakah pengadilannya bisa obyektif tidak," jelas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Marwan Effendy kepada wartawan di kantor Kejaksaan Agung, Rabu 31 Desember 2008.

Karena menjadi penguasa Bengkulu saat ini, sambungnya, Agusrin otomatis memiliki hubungan dekat dengan sejumlah pejabat daerah Bengkulu. "Tapi, kita lihat nanti saja. Pastinya, kami minta hakim yang fair," tambah Marwan.

Selain itu, saat ini penyidik tengah mempertimbangkan tindakan hukum lainnya untuk tersangka kasus anggaran daerah itu. Maksudnya penahanan? "Jangan terlalu vulgar lah. Lagipula izinnya belum turun," tukasnya. Keputusan tindakan hukum itu, sambungnya, tergantung dari penilaian penyidik apakah menemukan adanya indikasi tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau tidak.

Kasus ini berawal ketika Pemerintah Provinsi Bengkulu menerima dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 27,6 miliar. Dana yang seharusnya masuk ke rekening Pemerintah Provinsi justru masuk ke rekening lain. Kejaksaan menduga Agusrin menikmati Rp 6 miliar. Sedangkan sisanya digunakan tanpa bukti yang sah.

Sumber: Viva News

Read More

Satu Tahun Pemerintahan Ahmad Kanedi dan Edison Simbolon

Catatan Dari Diskusi Refleksi Akhir Tahun Program Pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu.

Pantas kita memberikan apresiasi terhadap upaya Ahmad Kanedi dan Edison Simbolon, mencoba meminta respon dari masyarakat terhadap program 1 tahun pemerintahan yang mereka pimpin.

Untuk diketahui, Ahmad Kanedi dan Edison Simbolon di lantik pada tanggal 17 Nopember 2007, berarti lebih 1 tahun satu bulan beliau memimpin Kota Bengkulu. Dari evaluasi yang diadakan dapat ditarik kesimpulan, selama 1 tahun masa kemimpinan mereka belum banyak yang bisa diperbuat, hal ini disebabkan konsentrasi Ahmad Kanedi dan Edison Simbolon masih pada soal ada kasus gugatan pilkada dan adanya Fatwa Mahkamah Agung. Jujur kami katakan, polemik ini muncul karena sistem perundang-undangan kita masih mempunyai celah dan tidak mempunyai protap penyelesaian jika salah satu calon terbukti melakukan money politik, sementara mereka sudah dilantik.

Dari pengamatan kami sebenarnya, baik pasangan Ahmad Kanedi dan Edison Simbolon (yang mana seorang tim suksesnya melakukan money politik dan mengajak eksodus untuk warga; terbukti dengan putusan pengadilan), maupun pasangan Drs. Chalik Effendi dan Drs. Arifin Daun, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka telah memanfaatkan kekuasan untuk melakukan pembujukan dan usaha-usaha "money politik".

Pernah suatu waktu dalam masa kampanye, saya bersama seorang teman memergoki seorang ketua RT di Kelurahan Surabaya sedang membagi-bagikan beras kepada warga (bukan beras raskin), dengan catatan warga boleh mengambil beras jika mendukung pasang Chalik dan Arifin Daun, ada daftar nama dengan judul yang jelas tim Chalik dan Arifin Daud. Lalu sebagai warga saya mencoba menghubungi wartawan RB, sang wartawan melakukan reportasi dan pada kesimpulan yang sama, akhirnya saya menelpon salah seorang Panwas Kota yaitu Sdr Ispal Andri (Sekarang menjabat salah satu Anggota KPU Kota Bengkulu), beliau meminta saya mencarikan bukti. Dalam hati saya pikir ini panwas tugasnya apa sih..., saya melaporkan, kok saya yang disuruh mencari barang bukti. Akhirnya saya punya inisiatif mendatangi Panwas Kecamatan Sungai Serut yang berada di Tanjung Jaya. Saya ceritakan, akhirnya mereka saya langsung bawa dengan kendaraan saya. Sesampai di sana, ternyata semua panwas kecamatan Sungai Serut sudah lengkap dan menuju Rumah RT tempat bagi-bagi beras. Ada perdebatan sengit antara saya dengan panwas yang kebetulan (Seorang Polisi dan Seorang Wartawan), mereka mengatakan susah untuk mendapatkan barang bukti dan saksi. Saya ketawa..., saya bilang ke mereka....barang bukti dari TKP, bukan kita sedang melihat sendiri apa yang dilakukan warga, ada yang menimbang, ada yang datang, ada berasnya, ada RT-nya, dan Kita dengan 7 orang diluar warga menyaksikan peristiwa itu, dan tentunya tugas panwas untuk menindak lanjuti, dalam benak saya semestinya Pak RT nya langsung diproses dan ditahan. Saya memang tidak ingin menginterpensi lebih jauh, tetapi sebuah kenyataan PANWAS yang juga seorang polisi menjadi pengecut, hingga detik ini kasus itu tidak pernah di proses. Jadi pada kesimpulan dua pasang peserta pilkada tersebut diduga telah melakukan money politik.

Dalam persoalan, pembahasan Fatwa di DPRD, jelas-jelas Bapak Ahmad Zarkasi sebagai Ketua DPRD, tidak akan pernah membiarkan Drs. Chalik memenangkan keputusan politik di DPRD Kota, sebab ada dendam lama, bahwa beliau pernah tercatat sebagai NAPI gara-gara berseteru dengan Chalik. Makanya pada saat evaluasi terungkap bahwa Ahmad Zarkasi dengan cara apapun akan mementahkan perlawan anggoat DPRD yang berpihak kepada Pak Chalik, tapi aroma permainan muncul baik dilakukan oleh Kubu Chalik maupun Kubu Ahmad Kanedi, sebuah pertaruhan politik terjadi lagi, dan bagi angggota DPRD Kota, lumayan games politik akhir masa jabatan. Seseorang yang dekat dengan walikota pernah bercerita dengan saya bahwa Bapak Ahmad Kanedi cukup repot dibuat kasus Fatwa MA ini, katanya cukup besar dana yang keluar, bahkan disebutkan angkanya dalam miliaran. Saya hanya terjenung betapa besarnya uang rakyat di hamburkan untuk pertaruhan politik ini.

Kembali pada persoalan refleksi satu tahun Ahamad Kanedi, itulah alasan mengapa Akhamad Kanedi dan Edison Simbolon tidak bisa berbuat banyak selama satu tahun ini, repot dengan Fatwa MA.

Dalam bentuk refleksi ini paling tidak ada beberapa masalah yang muncul dalam kurun satu tahun ini yang terungkap:

1. Persoalan mutasi menggambarkan betapa sesungguhnya manajemen pemerintahan masih sangat lemah, jangankan ingin menempatkan orang secara profesional, orang yang sudah meninggalpun masih tetap di lantik. Ini menggambarkan betapa lemahnya database yang dimiliki oleh Pemda Kota. Pada saat pertemuan memang disangkal oleh Ahmad Kanedi, tapi secara pasti seorang kasi yang telah meninggal, di Kelurahan Panorama yang kebetulan hanya beberapa meter dari kediaman saya masih tetap dilantik. Ini menggambarkan betapa susahnya seorang kepala daerah mau mengakui kesalahanya. Yang sudah terbuktipun masih diplintat-plintutkan. Semoga dengan refleksi ini, Bapak Ahmad Kanedi Sadar dan segera bertobat. Sampai saat ini, persoalan mutasi masih menyisahkan persoalan gugatan dari para mantan pejabat Pemkot yang di nonjobkan. Ada sebuah pembicaraan ringan saya dengan Ibu Kuratul Aini, dia berkelakar saat ini katanya, dia seperti merasa menjadi tamu di daerahnya sendiri. Kok begitu? lah kata buk Kuratul, hampir semua pejabat di Pemkot orang Padang dan orang Batak. Makanya untuk tahun 2013 ibu Kuratul bertekat untuk maju, biar ngak merasa asing dirumah sendiri katanya. Siap-siap aja....... Saya sih cuma mau nonton aja.

2. Persoalan yang tidak kalah hebohnya adalah persoalan jemaah haji. Seorang tim sukses Ahmad Kanedi, yang kebetulan memimpin KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al Marjan, yaitu Bapak Supriyanto bercerita kepada saya, betapa sesungguhnya beliau menyesal telah membantu Bapak Ahmad Kanedi, karena dia sudah berusaha urun-rembuk untuk mempertanyakan persoalan adanya penduduk dari luar Provinsi Bengkulu yang menjadi pendaftar di Kota Bengkulu. Peraturan perundang-undangan jelas-jelas memiliki KTP ganda adalah tindak pindana, tetapi Bapak Ahamad Kanedi dengan lantang menyatakan bahwa dia Ahli Hukum, siap berdebat 3 hari 3 malam, tapi apa yang terjadi dari data yang saya peroleh, jelas-jelas ada pemalsuan identitas yang lakukan aparat birokrasi, bukan lurah, bukan camat tetapi setingkat di catatan sipil. Bayangkan dalam satu kasus satu alamat ada 12 orang calon jemaah haji, yang setelah ditelusuri tidak ada pada alamat tersebut. Setelah Bapak Supriyanto dkk, memasukan gugutan ke PTUN barulah Bapak Ahmad Kanedi ngeper dan mencabut serta membatalkan KTP calon jemaah haji dari luar tersebut. Inilah betapa gambaran seorang pemimpin kita, ya..mungkin karena banyak dari sanak kadang nan jauh kali..? ngak tauh lah..

3. Persoalan adanya honor RT/RW, para dai dan guru ngaji, setelah di demo baru keluar

4. Persoalan test CPNS yang tidak memanfaatkan Universitas Bengkulu sebagai pembuat dan pemeriksa soal test. Persoalan ini sempat saya bahas pada tulisan saya sebelumnya (Test CPNS Masyarakat Tertipu Lagi)

Refleksi yang diisi dengan mensosialisasikan visi dan misi yang pernah di lontarkan saat kampanye dulu. Intinya ada 3 Pilar yang disampaikan: Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, Ekonomi kerakyatan (dijelaskan prioritas untuk kaum Ibu-Ibu).

Dari hal dilontarkan, banyak yang dikritisi diantaranya soal pendidikan gratis, menurut Ahmad Zarkasi (Ketua DPRD) kata Gratis harus dirubah dengan kata Pendidikan Bersubsidi, karena faktanya masih banyak pungutan, bahkan kenyataannya pada operasionalnya masih banyak pungutan disekolah-sekolah. Dalam penjelasannya Bapak Wali masih tetap kukuh dengan kata Gratis, walaupun masih ada pungutan, inilah Gambaran takut kehilangan muka...., atau memang banyak persediaan muka, atau memang muka tembok.

Kesehatan Gratis sebagai salah satu program ditingkat Puskesmas telah membuat persoalan tersendiri, karena kata-kata gratis membuat pada tingkat paling bawah terjadi persoalan, kadang kala karena terbatasnya dana membuat persediaan obat-obatan yang disuplai dari APBD sangat terbatas, pada impelementasinya dari fakta yang pernah diungkapkan oleh salah seorang keluarga saya yang kebetulan PNS di Puskemas, disiasati dengan menutup pelayanan hanya sampai jam 11 pagi. Inilah gambaran program yang dibuat belum menghitung kebutuhan riil dari masyarakat. Ke depan program kesehatan gratispun harus dikoreksi.

Pembangunan ekonomi kerakyatan, cukup bagus cuma dengan dana yang hanya 4.1 M yang dianggarkan oleh APBD 2009, kita belum bisa berbuat banyak. Apalagi arahnya lebih pada pemanfaatan simpan pinjam, yang mungkin lebih pada hal yang konsumtif. Perlu pendampingan agar sasaran prgram bisa berlangsung dengan baik.

Dari penjelasan ini, menggambarkan ada beberapa hal yang harus dikoreksi tajam, bahkan harus ada penambahan program untuk mencapai visi masyarakat Bengkulu yang bermartabat dan makmur.

Kata bermartabat dan makmur, tidak hanya bisa dicapai sub sektor pembangunan atau 3 pilar yang didengungkan. Bahkan sudah dimentahkan oleh Ketua DPRD Kota harus ditambah dengan infra struktur. Ditambahkan oleh BMA dengan mengakatan adat istiadat biar beradab, toh PERDA ADAT sudah ada, tinggal impelementasinya saja. Ada satu kritik untuk Bapak Ahamad Kanedi, muncul joke ditegah masyarakat,...Bapak Wali itu memeng mudah bakecek tetapi idak mudah berasan dan sulit untuk realisasinya. Ini contohnya, pada suatu malam Saya, Drs. Hudzaifah Ismail (Mantan Ketua BMA Provinsi), Hazairin Amin, Ketua dan Sekretaris BMA Kota yaitu Syarifudin Wahid dan Salman Murni, datang bersilaturahim dengan walikota untuk menyampaikan hal-hal tertentu. Diantaranya soal BMA dll, dengan sigap Pak Wali berjanji akan memberikan pinjaman untuk Kantor BMA dan MUI, tetapi janji tersebut sudah kadaluarsa belum juga ditepati. Dengan orang tua saja, dengan mudah berjanji, tetapi realisasinya jauh... Ini harus menjadi koreksi tajam agar Pak Wali jangan mudah berjanji, kalau memang sulit jangan pernah membuat janji-janji kosong.

Dari penjelasan diatas, kami bisa menarik benang merah bahwa sesungguhnya Pemerintah Kota harus merevisi atau menambahkan program yang harus mendapat perhatian dalam pembanguan di Kota Bengkulu. Karena pembangunan adalah sebuah sistem, dimana Sistem adalah setiap elemen yang saling terkait dan terorganisir untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini tujuannya adalah menuju masyarakat Kota yang Bermartabat dan makmur. Banyak elemen atau sektor yang belum disentuh. Infrastruktur misalnya, ketersediaan sumberdaya listrik misalnya, ketersediaan air bersih, penerapat Perda Adat, penegakan hukum, upaya pemberantasn korupsi dll. Hal-hal tersebut adalahan elemen-elemen dari sebuah sistem pemerintahan yang tidak boleh dilupakan karena saling terkait untuk mencapai masyarakat yang bermartabat dan makmur.

Bengkulu, 1 Januari 2009

Read More

Gubernur Bengkulu Agusrin Diperiksa sebagai Tersangka

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO/Kompas Images
Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin tiba di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (30/12), memenuhi panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bagi hasil pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merugikan negara Rp 21 miliar.

Rabu, 31 Desember 2008 | 00:24 WIB

Jakarta, Kompas - Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin diperiksa sebagai tersangka korupsi di Kejaksaan Agung, Selasa (30/12). Agusrin disangka korupsi penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Provinsi Bengkulu.

Saat tiba di Gedung Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung, Agusrin kepada wartawan menyampaikan, ia berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada Kejaksaan Agung. ”Wajar kalau Kejaksaan Agung melakukan klarifikasi berdasarkan aduan pihak tertentu. Mereka kan belum tentu melaporkan data yang valid,” katanya.

Agusrin mengaku tidak tahu kesalahannya sehingga disangka korupsi. ”Kalau dituduh korupsi, saya tidak pernah korupsi. Kalau dituduh ada uang negara yang hilang, sampai sekarang tidak ada uang negara yang hilang,” kata Agusrin.

Kemarin, Agusrin didampingi pengacara Muchlis Amin dari kantor pengacara Andi Sjarifuddin and Partners. Andi Sjarifuddin—pensiunan jaksa—juga hadir di Gedung Bundar saat pemeriksaan berlangsung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy, menjawab pertanyaan wartawan, mengatakan, jaksa baru memperoleh izin dari Presiden untuk memeriksa Agusrin sebagai tersangka. Izin penahanan, menurut Marwan, belum diajukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, pemeriksaan dan penahanan kepala daerah harus seizin presiden.

Mengenai bantahan Agusrin soal sangkaan korupsi terhadap dirinya, Marwan mengatakan, ”Soal dia tidak mengaku, bukan urusan kita. Tetapi, sebaiknya dia kembalikan uang yang sudah dia gunakan itu.”

Dari penyidikan tim jaksa yang diketuai Faried Haryanto ditemukan, pada tahun 2006 Provinsi Bengkulu memperoleh dana bagi hasil PBB dan BPHTB sebesar Rp 27,607 miliar. Dana itu seharusnya masuk ke rekening kas umum daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Namun, pada 22 Maret 2006, Agusrin mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan tentang penambahan rekening pada BRI Cabang Bengkulu atas nama Dispenda Bengkulu.

Digunakan secara leluasa

Dana bagi hasil PBB dan BPHTB itu lalu disalurkan ke rekening khusus Pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama Dispenda Bengkulu. Akibatnya, dana Rp 21,323 miliar dapat digunakan dengan leluasa oleh Chairudin selaku Kepala Dispenda Bengkulu. Dana itu, antara lain, untuk membiayai kegiatan yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkulu dan biaya-biaya lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dana yang diberikan/diterima Agusrin melalui staf atau ajudannya, sebesar Rp 6 miliar.

Agusrin kemudian memerintahkan Badan Usaha Milik Daerah Bengkulu Mandiri untuk seolah-olah menanamkan modal di usaha tertentu. (idr)

Read More