Berita Terkini:

Adang-Adang Gala Tradisi Suku Lembak

Ngarak Pengaten

DomainItMau $50GoDaddy - World's #1 Domain Registrar

Bendungan Danau Dendam dikhawatirkan terancam jebol

Bengkulu (ANTARA News) - Warga Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu, mengkhawatirkan tanggul bendungan "Danau Dendam Tak Sudah" terancam jebol, akibat dilalui truk angkutan batu bara. Selanjutnya>>

Polemik Ring Road di Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar

Skitar Polemik Jalan Simpang Nakau – Air Sebakul Melewati Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu:
  • Surat Sekda TK I Prov. Bengkulu, No.: 522.51/1238/II/B.5tanggal 24 Januari 1990 tentang Permohonan Izin pinjam pakai Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar untuk pembuatan jalan (Surat ditujukan Kepada Menteri Kehutanan dan Kanwil Kehutanan Provinsi Bengkulu)
  • Dirjen PHKA kemudian meminta saran kepada Kanwil Kehutanan dengan surat No. 833/DJ-VI/TN/1990tanggal 16 April 1990 tentang Permohonan Izin pinjam pakai Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar untuk pembuatan jalan Selanjutnya

Temat Kaji (Khatam Qur'an)

Terintimidasi Lapor DPRD


Pertemuan di DPRD Kota Bengkulu (RB)

Sengketa lahan antara keluarga Ujang Ali dengan satuan Brimobda Bengkulu kembali berlanjut. Merasa terintimidasi, keluarga Ujang Ali meminta perlindungan DPRD Kota Bengkulu sekaligus meminta DPRD Kota memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan tersebut. Lanjut >>>

Pro Kontra Outer Ring Road Melewati Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61

Jumat, 02 Agustus 2013

Gubernur: Truk Batubara akan Lewati Ring Road

BENGKULU - Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah menyatakan setuju truk batu bara (BB) tidak boleh melewati jalan kota. Sebab, tidak sesuai dengan kelas jalan kota yang masih terkategori kelas III. Sehingga, bisa mengakibatkan kerusakan jalan. Saat ini, sambung Junaidi, Pemda Provinsi menunggu pemerintah pusat mengkaji Raperda tentang Jalan Khusus angkutan pertambangan dan perkebunan yang telah disahkan DPRD Provinsi Bengkulu belum lama ini.

Junaidi berharap Raperda yang sudah disahkan tersebut bisa disetujui pemerintah pusat. “Jadi kalau raperda jalan khusus sudah disetujui, maka truk batu bara tidak boleh lagi masuk dalam kota. Melainkan mereka bisa melewati ring road (jalan melingkar Simpang Nakau – Betungan) yang sekarang masih dalam proses perehaban,” kata Junaidi, Jumat (26/7).

Sembari menunggu hasil kajian dari pemerintah pusat, Junaidi menambahkan, akan memanggil Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE untuk membahas sikap atau tindakan yang akan dilakukan terhadap truk batu bara yang masih melewati jalan kota. Apakah dilakukan penertiban dengan mengerahkan aparat polisi dan tentara atau dengan solusi lain. Hanya saja, Junaidi belum menyebutkan waktu pemanggilan tersebut.

Pesimis Disetujui

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Khairul Anwar, B.Sc pesimis pemerintah pusat akan menyetujui raperda tersebut. Selain lokasi untuk dijadikan tempat pembangunan jalan tersebut tidak ada, dalam raperda tersebut tidak jelas mekanisme pembangunan jalan khusus tersebut apakah dilakukan pemerintah atau perusahaan tambang batu bara. Kalau diwajibkan kepada perusahaan tambang batu bara, Khairul berkeyakinan, akan terjadi penolakan.

Sebab, jalan digunakan oleh perusahaan angkutan batu bara, bukan perusahaan tambang batu bara. Karena itu, Khairul berpendapat, harusnya Pemda Provinsi melakukan upaya lain. Yakni meningkatkan kelas jalan dari kelas III menjadi kelas II dan I. Sehingga tidak akan rusak bila dilewati truk batu bara bermuatan besar.

“Kalau Pemprov ingin menertibkan truk batu bara, tentu akan berdampak ke PAD. Secara otomatis kalau investor tak ingin lagi masuk ke Bengkulu gara-gara harus dibebani bangun jalan khusus, maka PAD Bengkulu akan nihil. Selama ini mereka sudah bayar pajak. Mestinya dana pajak itulah digunakan untuk peningkatan badan jalan,” ujar Khairul.

Angka Kecelakaan Bisa Turun

Terpisah, Anggota DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S.Sos mengatakan, jika pemerintah daerah Kota Bengkulu ketat melarang truk batu bara melewati jalan Kota, maka tingkat kecelakaan di Kota Bengkulu bakal menurun. Sebab, terang Effendy, salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas adalah banyak jalanan berlobang akibat dilalui truk batu bara.

“Jalan itukan kepentingan menyangkut orang banyak. Kalau truk batu bara dengan mudahnya melintasi jalan kota, dampak yang terjadi adalah tingkat kecelakaan lalu lintas akan tinggi. Seperti di sejumlah pemberitaan banyak pengguna jalan masuk rumah sakit gara-gara kecelakaan mengelak lobang, termasuk saat berlawanan dengan truk batu bara yang kerap lintas jalan kota,” kata Effendy.

Bila walikota serius ingin menjalankan program jalan mulus, sambung Effendy, maka pembuktiannya adalah tidak ada lagi jalan yang rusak.

Sementara itu Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bengkulu, Rahmat Doni mengatakan, dalam waktu dekat bersama BEM dan OKP lainnya akan bergabung melakukan hearing dengan walikota untuk menanyakan alasan walikota tidak mempunyai solusi jangka panjang terkait truk batu bara.

“Soal truk batu bara itu berkaitan dengan program jalan mulus. Kalau saja tidak ada larangan keras truk batu bara lintas kota, untuk selamanya tidak akan ada jalan mulus. Makanya, kita nanti akan menyampaikan langsung dengan walikota bahwanya program jalan mulus berpotensi gagal atau tidak bisa diwujudkan,” kata Rahmat. (che/new)  Sabtu, 27 Juli, 2013,22:27, RB  

Pemda Provinsi Tunggu Izin Kemenhut Turun

Eko Agusrianto
Eko Agusrianto
BENGKULU - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan Provinsi Bengkulu Eko Agusrianto mengakui Kemenhut belum mengeluarkan surat izin pinjam pakai kawasan CADDB sebagai jalan Bengkulu Outer Ring Road (BORR).

“Setahu saya surat pengajuan sudah di Menteri. Jadi kita tunggu saja,” kata Eko sembari berkeyakinan izin akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Senada dengan Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, menurut Eko, jalan ring road akan menjadi jalan khusus bagi truk batu bara untuk sementara waktu. Diterangkan Eko, jalan khusus dari wilayah izin pertambangan (WIP) hingga Pelabuhan Pulau Baai Belum ada, maka truk batu bara beroperasi sesuai dengan rute yang ditentukan. “Kalau hasil koordinasi dengan Dishub Kota, ketentuan rute truk batu bara yang sudah ada masih relevan,” kata Eko.(ble/new/che) Minggu, 28 Juli, 2013,13:45, RB 

Buka BORR Pemda Provinsi Jangan Gegabah

Inzani-Muhammad
Inzani
BENGKULU - Wakil Ketua Panitia Khusus Raperda Tentang Jalan Khusus Bagi Angkutan Pertambangan dan Perkebunan Inzani Muhammad meminta agar Gubernur  menahan diri untuk tidak membangun jalan ring road bagi truk batu bara sebelum izin dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) atas pinjam pakai kawasan CADDB turun.

“Kita tunggu saja. Jangan sampai nanti, bila memaksakan membangun jalan ring road, sementara belum ada izin, bermasalah di kemudian hari,” kata Inzani Muhammad.

Inzani juga mengingatkan kembali poin penting dalam Raperda tentang Jalan Khusus. Yakni intansi, badan usaha, persorangan yang dapat membangun dan memelihara jalan khusus dengan izin pemerintah daerah. Pembangunan jalan khusus paling lama 2 tahun setelah Perda disahkan. Setiap angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan dilarang melewati jalan umum setelah adanya jalan khusus.

“Gubernur menetapkan jalur khusus angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan sebelum adanya jalan khusus. Setiap angkutan hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan yang melewati jalan umum yang ditetapkan sebagai jalur khusus, tidak boleh melebihi 8 ton, sesuai dengan kondisi kelas jalan yang dilewati,”  kata Inzani. . (ble/che/new)  Minggu, 28 Juli, 2013,14:00, RB
  
Yayasan Lembak Ancam Ajukan Class Action

 BENGKULU - Yayasan Lembak Bengkulu memastikan akan melakukan class action bila Pemda Provinsi kembali membuka Bengkulu Outer Ring Road (BORR) yang membelah kawasan CADDB tersebut bila pembukaan jalan tidak disertai dengan pemenuhan persyaratan yang disepakati antara Pemda Kota, Pemda Provinsi, Departemen Kehutanan dan Masyarakat Lembak pada November 2009. Bahwa Pemda Provinsi dan Pemda Kota harus membuat Perda dan menjamin tidak ada aktivitas pembangunan di dalam kawasan tersebut.

“Departemen Kehutanan mengizinkan kembali pembukaan ring road sepanjang Pemda Provinsi dan Kota memenuhi beberapa persyaratan tersebut. Namun, Sejak ditandatangani kesepakatan tersebut hingga saat ini Pemda Provinsi dan Kota belum memenuhi persyaratan tersebut. Jadi jalan itu mustahil untuk digunakan selagi persyaratan tesrebut belum dipenuhi,” kata Ketua Yayasan Masyarakat Lembak Ir. Usman Yasin, M.Si.

Selama ini, tambah Usman, Pemda Provinsi terkesan hanya mau jalannya saja tanpa mau memikirkan dampak buruknya yang terjadi. Pembukaan kembali akan menyebabkan tekanan pada ekosistem Catchment area (daerah tangkapan air) yang sudah dimulai recovery akibat perambahan beberapa tahun lalu.

“Bila pemerintah masih nekat hendak membuka kembali jalan tersebut, maka kami akan melakukan class action,” tambah Usman.

Di bagian lain, Usman mengatakan, untuk mengatasi soal truk batu bara melintasi jalan kota memang diperlukan ketegasan walikota sebagai pemangku kebijakan. Jika tidak ada ketegasan walikota dan aparat penegak hukum , tindakan yang akan terjadi masyarakat sendiri yang akan bertindak menjadi polisi jalanan.

 ”Ketegasan walikota sangat diperlukan. Apalagi tugas eksekutif itu harus patuhi peraturan perundang-undangan. Kalau saja tidak ada tindakan tegas, baik walikota ataupun unsur FKPD di Kota ini dalam hal menindak truk batu bara, jangan salahkan masyarakat bereaksi untuk menjadi polisi jalanan menindak oknum truk batu bara yang masih kerap melintas itu. Dan kita yayasan lembak akan siap turun ke lapangan,” kata Usman.

Razia rutin dilakukan Dishubkominfo Kota Bengkulu memang sangat penting dilakukan. Tetapi pengananan truk batu bara haruslah gabungan melibatkan unsur Pemda Kota, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan. Mengingat persoalan truk batu bara yang melintasi kota ini menimbulkan persoalan yang besar.

“Selain mengakibatkan jalan rusak, juga mengakibatkan onderdil alat kendaraan tidak bisa bertahan lama gara-gara jalan rusak, serta debu yang memicu penyakit akibat truk batu bara melintas itu. Makanya kita sebagai masyarakat sangat berharap ada tindakan tegas dan khusus dari walikota bersama unsur FKPD,” pungkasnya.  Minggu, 28 Juli, 2013,14:15, Classs Action YLB 

Ring Road Bakal Kuras Rp 107 Miliar


M. Nashsyah (1)xxxxx
M Nashsyah
BENGKULU - Pemda Provinsi Bengkulu sudah mempersiapkan perencanaan untuk membangun jalan ring road, berikut jembatannya. Total anggaran yang bakal digelontorkan mencapai Rp 107 miliar. Rinciannya, Rp 47 miliar untuk pembangunan dan rehab jalan. Sedangkan Rp 60 miliar lagi untuk pembangunan jembatan.

Total panjang jembatan yang akan dibangun itu mencapai 1,1 kilometer dengan dua ruas jalan. “Kalau perencanaannya sudah siap. Tinggal pelaksanaannya. Dan kami juga akan berkomunikasi, apakah akan membuat Perdanya,” ujar Asisten II Setdaprov Bengkulu M. Nashsyah ditemui di Kantor Gubernur usai salat dzuhur berjemaah, Senin (29/7) siang.

Nashyah: Walikota Harus di Depan

Sebelumnya, terang Nashsyah, Pemda Provinsi sempat menganggarkan pembangunan jalan ring road. Namun karena izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) belum turun, anggaran tidak terpakai dan dikembalikan ke kas daerah.

“Jadi kita tunggu izin sudah keluar. Baru akan kami anggarkan kembali,” kata Nashsyah. Untuk memproses percepatan turunnya izin dari Kemenhut, Nashsyah meminta Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan turut tangan. Dengan melobi Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan. “Karena ring road ini wilayah Kota Bengkulu, walikota harusnya di depan,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi itu.

Nashsyah juga mengoreksi informasi yang berkembang. Menurutnya, bila jalan ring road nanti sudah diaktifkan dan diperbaiki, maka berstatus sebagai jalan umum. Bukan menjadi salah satu bagian dari jalan khusus bagi angkutan perusahaan batu bara maupun perusahaan pertambangan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan dewan.

“Jalan ring road  untuk umum. Siapa saja boleh lewat, asal sesuai dengan muatan tidak melebihi ketentuan. Kalau jalan khusus, setahu saya tersendiri,” ujar Nashsyah.

Dilansir sebelumnya, Gubernur Bengkulu  Junaidi Hamsyah enyatakan setuju truk batu bara (BB) tidak boleh melewati jalan kota. Sebab, tidak sesuai dengan kelas jalan kota yang masih terkategori kelas III. Sehingga, bisa mengakibatkan kerusakan jalan. Saat ini, sambung Junaidi, Pemda Provinsi menunggu pemerintah pusat mengkaji raperda tentang Jalan Khusus angkutan pertambangan dan perkebunan yang telah disahkan DPRD Provinsi Bengkulu.

Junaidi berharap Raperda yang sudah disahkan tersebut bisa disetujui pemerintah pusat. “Jadi kalau raperda jalan khusus sudah disetujui, maka truk batu bara tidak boleh lagi masuk dalam kota. Melainkan mereka bisa melewati ring road (jalan melingkar Simpang Nakau – Betungan),” kata Junaidi pada Jumat (26/7).
Aktivis Kelompok Kajian Bengkulu Membangun Andi Silalahi menilai, bila truk batu bara menggunakan jalan ring road sebagai jalan khusus, maka sama saja memanjakan pengusaha angkutan batu bara dan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Sudah banyak anggaran daerah yang secara tidak langsung diberikan untuk pengusaha batu bara. Seperti anggaran pembuatan dan perbaikan jalan dari lokasi eksplorasi hingga Pelabuhan Pulau Baai. Sekarang pemerintah daerah akan membangun jalan ring road. Kalau sebagai rute khusus, sebelum jalan khusus dibangun, ya tidak masalah. Tapi kalau, menjadi jalan khusus truk batu bara, kurang tepat. Lebih baik truk batu bara membangun jalan sendiri,” kata Andi, Senin (29/7).(ble/new) Selasa, 30 Juli, 2013,13:18 RB
  

Kemenhut Tak Mau Bila Ada Penolakan

Helmi Hasan
Helmi Hasan
BENGKULU - Walikota Bengkulu Helmi Hasan menanggapi persoalan izin pinjam pakai kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB) untuk pembangunan jalan layang ring road yang belum dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Menurutnya, selama masyarakat Lembak di kawasan tersebut menyetujui kawasan (CADDB), sebenarnya tidak ada persoala,

“Pak Gubernur bisa urus itu. Sekarang ini kan kementerian kehutanan itu tidak mau ketika ada masyarakat yang menolak. Itu kan jelas-jelas pelanggaran di lokasi itu. Sekarang bagaimana masyarakat bisa diberikan pemahaman. Silakan tanya ke BKSDA yang mengetahui persis, karena saya kan bukan menteri kehutanan,” terang Helmi saat ditemui di kantor DPRD Kota, Senin (29/7).

Truk Batu Bara Jangan Diistimewakan

Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu Syamsul Azwar menilai sangat menyayangi tindakan walikota yang terkesan lempar tangan soal izin pinjam pakai kawasan CADDB tersebut. “Saya rasa walikota dengan pemda provinsi harus segera berkoordinasi terkait izin itu. Membentuk tim bagaimana mekanisme dan teknisnya seperti apa. Karena mengingat jalan khusus yang bisa dilalui truk batu bara, ya.. di kawasan cagar alam itu dengan membuat jalan layang ring road. Apalagi, polemik izin kawasan cagar alam itu sudah sejak lama tidak bisa diatasi dengan baik oleh Pemda Kota maupun Provinsi,” ujar Syamsul.

Jika dilihat lebih jauh, sambung Syamsul, perusahaan pertambangan batu bara sudah bisa dianggap menyalahi aturan. Sebab, Undang-undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara telah menegaskan bahwa perusahaan pertambangan tambang batu harus membuat jalan khusus sebelum beroperasi.

“Seperti yang sering saya sampaikan, walikota itu juga harus tegas. Keberadaan truk batu bara jangan diistimewakan. Karena selama ini kita tidak pernah mendapatkan kontribusi dari perusahaan batu bara itu. Harapan kita dengan walikota sekarang ada perubahan yang berarti,” kata Syamsul.

Selain sering sudah merusak jalan, tambah Syamsul, keberadaan truk batu bara juga ada yang menunggak pajak. Ini jelas sangat memalukan perusahaan. Sebab dari pajak itulah pembangunan infrastruktur daerah bisa meningkat. “Prinsipnya ada di tangan walikota sebagai pemangku kebijakan kota ini. Karena relokasi pedagang dengan melibatkan unsur FKPD saja walikota bisa, masa terkait truk batu bara ini seperti sangat sulit diatasi,” kata Syamsul. (ble/new) Selasa, 30 Juli, 2013,13:30 RB 


Gapabara: Sopir Korban Pungli Oknum Aparat

batu bara
Batu Bara
BENGKULU – Sekjend Gabungan Pengusaha Angkutan Batu Bara (Gapabara) Novi Arianto mengatakan, sopir truk batu bara sering menjadi “korban” pungutan liar (pungli) oknum aparat.

Karena itu, Gapabara sangat mendukung bila Pemda Provinsi membangun dan merehab jalan ring road di Kawasan Cagar Alam Dusun Besar dan siap membayar retribusi setiap kali melewati jalan tersebut. “Kalau mau dibuat seperti jalan tol, ada retribusinya, ya.. kami siap bayar. Sekalipun harus bayar Rp 50.000 untuk sekali lewat,” kata Novi, Rabu (31/7).

Menurut Novi, membayar retribusi tersebut lebih baik daripada memberikan uang kepada oknum aparat. Dengan adanya jalan ring road nanti, tidak ada lagi pungli – pungli yang dilakukan oknum aparat di jalan. “Memberi uang ke oknum aparat bukan rahasia umum lagi. Rata-rata yang diberikan juga segitu (Rp 50.000). Silakan ditulis, nggak apa-apa,” kata Novi Arianto.

Dengan membayar Rp 50.000 untuk sekali lewat jalan ring road, Novi menilai, sopir truk batu bara juga akan diuntungkan. Karena sopir tidak perlu lagi memutar menuju Pelabuhan Pulau Baai. Bahkan diantaranya ada yang masuk melewati jalan Kota Bengkulu. “Jadi lebih hemat BBM. Belum lagi selama ini sopir penuh risiko, karena diantaranya melewati jalan dalam kota seperti Pasar Pedati dan Hibrida menuju Pelabuhan Pulau Baai. Seperti risiko anarkis warga yang menolak untuk dilewati. Maupun dianggap menyalahi aturan, sehingga tertangkap aparat. Jadi masalah juga,” tambah Novi.

Novi berharap dengan adanya jalan ring road, masyarakat tidak lagi menyalahkan truk batu bara sebagai pihak yang merusak jalan dalam Kota Bengkulu. Seperti diketahui jalan ring road sendiri melewati Simpang Empat Nakau menuju Air Sebakul. Lalu menuju Betungan dan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. “Jangan sampai, setelah kami sudah melewati jalan itu (ring road) nantinya, kami masih dikambinghitamkan,” kata Novi.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Budi Darmawansyah, SE, M.Si mengatakan retribusi yang diterima bisa digunakan untuk membantu perbaikan jalan ring road. Namun untuk besarannya akan dibahas lebih lanjut. “Kalau tidak mau, buat saja jalan sendiri,” kata Budi.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Dehasen Eko Putra khawatir retribusi bagi setiap kali angkutan batu bara menggunakan jalan ring road tidak terealisasi. Dia meminta agar DPRD Provinsi untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur retribusi itu. “Sehingga ada payung hukumnya. Dan berkuatan hukum yang dapat memaksa mereka (pengusaha angkutan batu bara) memenuhi kewajibannya. Bagi yang melanggar, punya sanksi,” kata Eko. (ble)  Jumat, 2 Agustus, 2013,00:01, RB


Pasar Panorama Amburadul dan di Kontrol "MAFIA?"

Senin, 24 Juni 2013

DENDI - BE,Anggota DPRD Kota Bengkulu saat melakukan sidak ke PPN Panorama kemarin (4)BENGKULU, BE – Wajar saja Kementerian Perdagangan RI menghentikan kucuran dana sebesar Rp 24 miliar untuk pembangunan tahap III Pasar Percontohan Nasional (PPN) Panorama, Kota Bengkulu. Hal ini dikarenakan kondisi pasar tersebut amburadul, pembangunannya tidak sesuai dengan site plan pembangunan yang diinginkan pemerintah pusat.

Amburadulnya pasar tersebut,  terungkap saat sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Kota Bengkulu didampingi Kadis Perindag, Ir Yalinus melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pasar tersebut, kemarin siang.

Dalam Sidak tersebut para wakil rakyat ini mendapati banyaknya pembangunan tidak sesuai dengan site plan, seperti pembangunan lapak permanen di atas badan jalan, penempatan pedagang  yang tidak sesuai dengan komoditas barang jualan dan berbagai persoalan lainnya.

“Memang kondisi jauh dari perencaan sebelumnya, jika seperti ini kondisinya, wajar saja Pemerintah Pusat menghentikan pengucuran dana untuk pembangunan tahap III,” kata Wakil Ketua DPRD Kota, Irman Sawiran SE.

Ia mengungkapkan, di atas jalan masuk tersebut dilarang keras digunakan oleh pedagang, apalagi dibangun lapak permanen. Hal  itu bertujuan untuk memudahkan pembeli masuk kedalam pasar dan memudahkan pedagang mengangkut barang dagangannya dengan menggunakan gerobak. Selain itu, jalan itu juga berfungsi untuk dilalui oleh Armada Pemdam Kebakaran, jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran dalam pasar tersebut.
“Jika sudah dibangun lapak permanen seperti ini, jalan ini mati total. Jangan kan untuk dilalui oleh gerobak, dilewati pembeli dengan berjalan kaki saja susah,” cetusnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya H Ahmad Badwi Saluy SE MSi mengungkapkan, tidak ada jalan lain untuk mengembalikan pembangunan pasar sesuai dengan site plan, kecuali  semua lapak diatas badan jalan tersebut dibongkar.
 
“Solusisnya harus dibongkar, jika tidak, maka pembangunan pasar ini tetap menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Tidak hanya lapak diatas badan jalan tersebut yang harus dibongkar, menurutnya semua bangunan lainnya yang tidak sesuai dengan perencaan juga harus dibongkar total. Agar pembangunan pasar tersebut sesuai dengan perencaan semula.

Di bagian lain, Kadis Perindag Yalinus menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali melayangkan surat teguran agar pembangunan lapak yang tidak sesuai site plan itu dihentikan. Namun Forum Pedagang terus melakukan pembangunan hingga ditempati oleh pedagang seperti saat ini.

“Sejak mulai dibangun saya sudah memberikan surat teguran, tapi Forum Pedagang tidak mengindahkan teguran saya, sehingga pembangunan selesai dan ditempati seperti yang kita lihat ini,” ujarnya sembari menunjuk lapak tersebut.

Untuk mencarikan solusi permasalahan pasar tersebut, anggota DPRD Kota akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bengkulu, untuk melakukan berbagai gebrakan agar pasar itu bisa dijadikan percontohan di tingkat nasional.
 
“Nanti kita koordinasi dulu untuk mencarikan solusi yang terbaik,” ucap Irman.

Sejumlah anggota DPRD Kota yang hadir dalam Sidak tersebut, yakni Irman Sawiran SE, Ahmad Badawi Saluy, Sofyan Hardi, Nuharman SH, M Awaludin, Hj Leni Hartati Jhon Latief, Hendri Arianto, dan beberapa anggota dewan lainnya. (400)  (http://bengkuluekspress.com/pasar-panorama-amburadul/)

PPN Dikontrol Mafia

RUDI - Kondisi Jalan Kedondong PPN Panorama. Pemerhati lingkungan, Ir Usman Yasin MSi, berharap agar Pemda Kota dapat berfokus untuk menuntaskan persoalan di pasar ini.BENGKULU, BE – Pemerhati lingkungan, Ir Usman Yasin MSi, menuding Pasar Percontohan Nasional (PPN) Panorama dikontrol oleh mafia. Pasalnya menurut Usman, kondisi pasar tersebut saat ini sudah sangat kacau dan semerawut.
 
“Di pasar ini lah pemerintah terlihat lamban dan tidak tegas. Kekisruhan dan kesemerawutan yang ada telah nyata menunjukkan manajemen pasar ini gagal. Terlalu banyak mafia yang mengontrol pasar ini,” kata Usman usai mengunjungi PPN Panorama, baru-baru ini.
 
Pembiaran atas kekisruhan dan kesemerawutan PPN Panorama, lanjutnya, membuat pasar tersebut terkesan menjadi seperti tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.  Dari pengamatan yang ia lakukan, ia menilai tidak ada satu pun trotoar yang bisa digunakan. “Padahal trotoar itu adalah hak para pejalan kaki,” sambungnya.
 
Usman juga mengamati adanya rumah makan di tengah jalan. Sementara tinjauannya di dalam pasar, kondisi Ruko tampak kosong dan sepi. “Ini juga buah dari kelalaian penegak Perda (Peraturan Daerah). Pasar ini menunjukkan kesan seakan kita tidak punya Satpol PP,” ketusnya.
 
Karenanya Usman berharap agar pemerintah dapat berfokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Bengkulu khusunya mengenai PPN Panorama. “Manajemennya harus dirombak total karena terbukti gagal. Kan ada banyak pihak yang terkait dengan pasar ini. Kenapa mereka tidak segera di evaluasi dan diganti?” tandasnya.
 
Sementara itu,  Asisten II Setda Kota, Drs Fachruddin Siregar MMmenyatakan, pihaknya telah meminta kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pedagang yang tidak berjualan di tempat yang semestinya.  “Sebagaimana instukruksi dari Pak Wali, kita sudah minta Satpol PP untuk melakukan penataan dengan cermat di pasar tersebut,” sampainya.
 
Di sisi lain, Fachruddin juga mengatakan, pihak Pemda Kota terus melakukan kajian untuk menyelesaikan setiap polemik yang ada mengenai pasar tersebut. “Termasuk kita terus berkoordinasi dengan semua SKPD yang terkait dengan pasar. Hal ini kita lakukan agar pemecahan yang  diambil terkait persoalan pasar dapat betul-betul menyelesaikan persoalan dengan baik,” ungkapnya.
 
Ia pun mengimbau agar masyarakat, terutama pedagang, dapat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayah hukum Kota Bengkulu. “Peraturan kan kita buat agar bisa dapat membuat nyaman semua pihak. Makanya kami juga sekaligus mengimbau agar para pedagang dapat berjualan di tempat yang benar disatu sisi, masyarakat juga dapat membeli di tempat yang benar di sisi yang lain,” pungkasnya. (009) (http://bengkuluekspress.com/ppn-dikontrol-mafia/)

Terintimidasi, Keluarga Ujang Ali Minta Perlindungan Dewan

Selasa, 11 Juni 2013

Pertemuan di DPRD Kota Bengkulu (RB)
Sengketa lahan antara keluarga Ujang Ali dengan satuan Brimobda Bengkulu kembali berlanjut. Merasa terintimidasi, keluarga Ujang Ali meminta perlindungan DPRD Kota Bengkulu sekaligus meminta DPRD Kota memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Kedatangan Ujang Ali didampingi Yayasan Lembak dan tokoh masyarakat setempat diterima Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Nurman Sohardi, SE dan dihadiri anggota DPRD Kota Sutardi, SH, Nuharman, SH, Syamsul Azwar, SH, MH, Evi Permatasari, SH, MH dan dr. Anarulita.
Sekadar mengingat, sengketa lahan Ujang Ali sekaligus rumahnya yang diklaim Sat Brimob mencuat sejak September 2012. Pihak keluarga masih merasa terintimidasi secara psikis terlebih setelah Ujang Ali dan anaknya yang sempat dilaporkan ke Polda Bengkulu. Meskipun mediasi dan pertemuan telah beberapa kali digelar, namun permasalahan tersebut belum memiliki titik temu.

Ketua Yayasan Lembak Usman Yasin mengatakan, keluarga Ujang Ali memiliki sejumlah alat bukti kepemilikan lahan berupa peta tahun 1952, surat keterangan kapolda tahun 1997 dan hasil pengukuran BPN yang seluruhnya menyatakan luas lahan Ujang Ali seluas 4 hektare. Untuk itu, Usman meminta BPN Kota tidak menerbitkan sertifikat lahan yang diajukan Brimob sebelum sengketa tersebut selesai.

Usman menambahkan, tanah yang dimiliki Ujang Ali ini merupakan tanah warisan orangtuanya yang dikuasai sejak 1950an dan dikelola Ujang Ali sejak 1992. Tanah tersebut dihibahkan pada 2002 dengan surat hibah dari orang tua Ujang Ali kepada Ujang Ali yang diketahui kepala Kelurahan Semarang dan ditandatangani oleh pihak yang berbatasan secara langsung. Sejak mendapat surat keterangan hibah, Ujang Ali melakukan pengurusan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) sehingga 2003 hingga sekarang.

“Kemudian saat bapak Imam Margono yang pada waktu itu menjabat Kasat Brimob Bengkulu, beliau memberikan fotokopian peta meetbrief 1952 dan membuat surat keterangan batas tanah dengan kesatuan Brimob yang ditandatangani oleh beberapa orang yang tanahnya berbatasan langsung dengan lahan milik Brimob. Surat ini sebagai pedoman dan pegangan jika terjadi sengketa dikemudian hari. Akan tetapi, ketika pergantian kasat Brimob dan oknum Brimob lalu mempersoalkan lahan Pak Ujang Ali. Ini ditandai dengan pemancangan batas secara sepihak dari oknum,” papar Usman.

Lalu, sambung Usman, pada Rabu April 2012, Ujang Ali dipanggil untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana penyeborotan tanah. Karena tidak mampu memberikan penjelasan dan rasa takut, Ujang Ali yang tadi diperiksa dengan dugaan tindakan penyeborotan tanah terpaksa menandatangani surat perjanjian damai dengan melakukan pembagian tanah tersebut menjadi dua bagian.

Sebagian besar lahan seluas 2.643 m2 dikuasai oleh saudara Zainal Syah Bin Chaidir Anwar Daut (aparat Brimob), sedangkan sebagian kecilnya dikuasai oleh Ujang Ali yakni seluas 1012 m2. “Keterpaksaan ini karena rasa tertekan dan ketakutan serta ketidakmampuan, maka tidak ada pilihan karena dibawah ancaman terhadap tindak pidana penyerobotan tanah, akhirnya Ujang Ali menandatangani surat tersebut dengan terpaksa,” ujar Usman

Setelah peristiwa tersebut, Ujang Ali dan keluarganya mendatangi Yayasan Lembak untuk meminta perdampingan karena merasa dizalimi. Berdasarkan permintaan tersebut, ujar Usman, pihaknya mulai melakukan advokasi dan mengumpulkan semua dokumen yang memungkinkan untuk didapat sebagai upaya membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.

“Di tengah investigasi kami, akhirnya mendapatkan sebuah surat keterangan dari Kapolda Bengkulu tertanggal 27 Januari 1997 yang menerangkan kalau luas lahan Brimob Bengkulu adalah sekitar 4 hektare,” kata Usman.

Saat dilakukan pertemuan antara Ujang Ali dengan Brimob serta pihak terkait, Usman mengaku telah mengonfirmasi posisi lahan tersebut. Namun, pihaknya disodorkan peta lokasi yang sudah dilakukan oleh BPN yang menyatakan lahan Ujang Ali berada di luar lahan Brimob berdasarkan peta meet brief tahun 1952. “Artinya tidak ada penyeborotan tanah yang dituduhkan terhadap Ujang Ali. Apalagi keterangan yang kami peroleh dari beberapa tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu membenarkan jalan tersebut digunakan untuk menuju lokasi pekuburan di belakang asrama Brimob. Saat ini jalan tersebut ditutup oleh Brimob dan masuk lokasi pagar Brimob,” terang Usman.

Kemudian barulah diupayakan perdamaian dengan pertemuan dilakukan di Kantor Lurah Semarang. Karena tidak ada kesepakatan harga, maka pembebasan lahan tidak jadi dilakukan. “Karena merasa tidak senang dan gagal bernegosiasi, maka oknum Brimob mencari-cari kesalahan mempersoalkan hal yang timbul di lapangan saat terjadinya eksekusi tidak prosedural beberapa waktu lalu,” ujar Usman.

Divisi Logistik Brimobda Rustomo S.Sos,I yang mewakili Brimobda Bengkulu menyatakan, luas tanah milik Brimobda Bengkulu adalah seluas 57.404 meter persegi yang di dalamnya termasuk tanah Ujang Ali. “Memang dulu orang tua dari bapak Ujang Ali diberi izin menggarap oleh Satbrimobda, dan sekarang tanah itu rencananya akan dibangun asrama,” terang Rustomo yang mewakili Kasat Brimob Kombes Edi Mardiaanto yang berhalangan hadir.

Menanggapi hal itu, Nurman mengatakan, DPRD Kota Bengkulu menilai tanah Ujang Ali mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Karena itu, Nurman meminta agar BPN jangan dulu menerbitkan sertifikat lahan sebelum sengketa selesai. “Kesimpulannya apa yang dipaparkan kedua belah pihak, hendaknya BPN jangan dulu menerbitkan sertifikat lahan sebelum persoalan ini selesai. Dan kami (dewan) akan sama-sama mengkaji lebih dalam terkait persoalan ini bersama eksekutif,” kata Nurman. (new)

Bendungan Danau Dendam dikhawatirkan terancam jebol

Senin, 27 Agustus 2012

Bengkulu (ANTARA News) - Warga Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu, mengkhawatirkan tanggul bendungan "Danau Dendam Tak Sudah" terancam jebol, akibat dilalui truk angkutan batu bara.

"Setiap kali truk berkapasitas besar itu lewat terasa sekali getarannya bahkan beberapa bagian badan jalan sudah retak-retak," kata seorang warga, Baharudin, di Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan, usai Lebaran ini, angkutan truk batu bara itu lewat pada siang dan malam hari, padahal jalur angkutan batu bara sudah ditentukan melewati Kembangseri-Air Sebakul.

Namun tetap saja sopir truk membandel, dan karena tidak ada larangan dari pihak berwajib, melewati jalan di danau itu sehingga berpotensi mengalami putus akibat beban berat.

Dikhawatirkan, pada musim penghujan di penghujung tahun 2012 ini, retakan jalan itu terisi air dan berpotensi akan longsor.

Apabila jalan wisata pada tanggul danau itu jebol, menurut warga setempat, akan berdampak besar pada kehidupan ribuan petani sawah di bagian hilirnya.

Selama ini, air danau itu menjadi satu-satunya sumber air irigasi teknis ribuan hektare areal persawahan petani beberapa kelurahan daerah itu.

Penahan air danau itu adalah tanggul sekaligus menjadi jalan wisata, namun sejak beberapa tahun silam menjadi jalan perlintasan truk angkutan batu bara.

"Kami mengharapkan pihak berwenang untuk menindak sopir batu bara yang melintasi jalan tersebut, bila tidak dilakukan, masyarakat yang akan menertibkannya," ujar warga itu pula.

Seorang pedagang makanan dan minuman di kawasan Danau Dendam itu, Ny Maznah mengatakan, sejak jalan itu dilintasi truk batu bara terjadi retakan pada bagian pondasinya yang kebetulan berada di bawah warungnya.

Setiap truk lewat, tanah itu runtuh perlahan dan dikhawatirkan bila tiba musim penghujan, retakan itu menjadi besar dan tergerus air, ujar dia pula.

Seorang pengunjung pada objek wisata Danau Dendam, Romi mengatakan, setiap kali truk batu bara lewat terasa getaran cukup kuat seakan terjadi gempa.

Selain itu, kondisi jalan aspal di lokasi itu rusak dan mengganggu lalu lintas terutama bagi pengguna sepeda motor. (Z005/B014)

Pemkot Bisa Membunuh Kepercayaan Petani

Selasa, 15 Mei 2012

Yayasan Lembak - Kepolisian Daerah Bengkulu melakukan pemeriksaan dan peninjauan Tempat Kejadian Perkara (TKP) lokasi alih fungsi lahan di areal persawahan Kelurahan Dusun Besar, Surabaya dan Semarang. Pemeriksaan TKP tersebut dimaksudkan untuk mencocokkan laporan yang telah diterima oleh Polda Bengkulu atas aktivitas alih fungsi lahan yang sedang terjadi di areal persawahan tersebut.
 

"Cek TKP saja, mencocokkan antara laporan dengan kondisi lapangan. Nanti akan dipelajari lagi lebih lanjut," ujar Ketua tim Penyidik Subdit Indagsi Dit Reskrim Khusus Polda Bengkulu AKP. Eno Karsono, SH di sela-sela peninjauan langsung areal persawahan yang dialihfungsikan dan bangunan yang ddianggap merusak saluran irigasi petani di jalan Danau Kelurahan Dusun Besar, Kamis (10/5).

Sayangnya Eno enggan berkomentar jauh mengenai pemeriksaan tersebut. Mengingat pemeriksaan TKP tersebut hanya mencocokkan laporan dan kondisi di lapangan, tim Penyidik Subdit Indagsi Dit Reskrim Khusus Polda Bengkulu akan mempelajarinya dan mengkaji lagi dengan perundangan yang terkait dengan laporan tersebut.
"Belum bisa kita putuskan bagaimana, nanti kami kan coba kaji dengan perundangan terkait. Soal yang mana yang benar, nanti akan ditentukan di persidangan lanjutan," ujar Eno yang kala itu didampingi 2 tim penyidik Polda lainnya dan Ketua Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) Kota Bengkulu Ibnu Hafaz Mazni.

//Pemkot Harus Bongkar
Ketua P3A Kota Bengkulu Ibnu Hafaz Mazni tetap bersikukuh agar seluruh bangunan yang telah mengganggu saluran irigasi tersebut dibongkar. Musim tanam yang diperkirakan akan masuk pada bulan Agustus mendatang, diprediksi akan menyulitkan petani ketika bangunan yang telah mengganggu saluran irigasi tersebut belum dibongkar.
"Pemkot harus bongkar sampai tuntas persoalan ini. Undang-undang yang mengatur tentang bangunan yang merusak saluran irigasi sudah jelas, jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk menunda ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut," ujar pria yang akrab dipanggil Ujang ini.

Menurutnya, kunci persoalan ini hanya tinggal menunggu lagi langkah serius dari Pemkot untuk menuntaskannya. Sikap tegas Pemkot untuk menertibkan bangunan dan aktivitas yang akan mengancam keberadaan ratusan hektar sawah di Kota Bengkulu tersebut, menjadi titik pangkal penyelesaian persoalan tersebut. Petani sangat berharap, Pemkot mau berpihak kepada mereka, sehingga kedepannya petani bisa berupaya dan berusaha dengan tenanga tanpa ada persoalan yang akan menghantuinya.
"UUnya ada, pidananya jelas, pemeriksaan sendiri oleh Pemkot pun sudah dilakukan. Jangan sampai membunuh kepercayaan kami kepada Pemkot, mungkin bagi para pemilik bangunan, persoalan ini sepele tapi bagi kami disinilah letak hidup kami. Tanpa air, tidak akan ada yang namanya bertani. Jadi tolong tegas dan serius menyikapi persoalan ini," ujar Ujang.

//Anggaran Pembongkaran Irigasi Masih Dibahas
Sementara itu, alokasi anggaran untuk biaya pembongkaran bangunan yang mengganggu saluran irigasi di areal persawahan Kelurahan Dusun Besar, Surabaya dan Semarang masih dalam tahap pembahasan. Belum bisa dipastikan kapan akan dicairkannya anggaran tersebut. Sementara kebutuhan biaya sebesar Rp 28 juta untuk 17 plat decker yang merusak saluran irigasi tersebut sudah lama diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ditunggu oleh para petani.

“Sementara masih pembahasan, alokasi RABnya (Rencana Anggaran Biaya) sudah dikirimkan oleh Dinas PU. Soal waktunya kapan akan bisa dicairkan atau diturunkan belum bisa kita pastikan,” ujar Asisten I Pemkot Dra. Rosmidar di kantor Walikota Bengkulu, Rabu (9/5).
Rosmidar membantah, kalau pembahasan anggaran tersebut lamban dikerjakan oleh Pemkot. Menurutnya, mengingat kebutuhan biaya untuk pembongkaran tersebut menelan biaya yang tidak sedikit, Pemkot harus menelaah secara mendalam rencana pencairan anggaran untuk pembongkaran tersebut. “Kemarin kan kesepakatannya pemilik bangunan yang membongkar sendiri ternyata berubah lagi. Jadi butuh proses untuk mencairkan anggarannya,” ujar Rosmidar.

Asisten III Keuangan Pemkot Muryadi, SH tampak enggan berkomentar banyak mengenai polemik ini. Menurutnya, karena teknis pembongkaran tersebut adalah di Dinas PU, maka kewenangan dan waktu penrealisasiannya ada Dinas PU Kota Bengkulu. “Soal anggaran saya kurang tahu, mungkin di DPPKA. Tekhnisnya kan PU yang mengatur kapan realisasinya,” ujar Muryadi singkat. (jek)  Sumber Radar Bengkulu


Analisis Redaksi

 

Mobil 1.500cc ke atas wajib non-premium

Minggu, 22 April 2012

Jakarta (BnewS) - Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil dengan kapasitas mesin 1.500cc ke atas mulai 1 Mei 2012.

"Pembatasan BBM dikenakan pada mobil 1.500cc ke atas. Realisasinya akan dimulai pada 1 Mei 2012 dan peraturannya akan diumumkan melalui Peraturan pemerintah (PP) yang terdiri dari Permen ESDM, Perindustrian, Perhubungan," kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat di Jakarta, Jumat.

Menurut Hidayat, untuk mobil-mobil pribadi di atas 1.500cc otomatis harus menggunakan BBM non-subsidi.

"Untuk mobil yang diproduksi sejak 2008, mesinnya sudah mengonsumsi bahan bakar minyak (premium) dengan RON 92," katanya.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Sudirman Maman Rusdi mengatakan jika kebijakan pembatasan BBM akan dimulai pada awal bulan depan, sosialisasinya harus dimulai dari sekarang.

"Tidak mudah untuk menyosialisasikan peraturan tersebut. Selain itu, pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan sangat sulit," katanya. (KR-IAZ)  Sumber: Antaranews

Pemilik Bangunan Melawan

Rabu, 28 Maret 2012

BENGKULU, BE – Masalah alih fungsi areal persawahan di sekitar Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) menjadi perumahan bakal berbuntut panjang. Pasalnya, selain Walikota Bengkulu telah dilaporkan ke Polda Bengkulu, warga pemilik bangunan juga tidak mau membongkar bangunan mereka. Jika dibongkar paksa, maka para pemilik bangunan pun siap melawan petugas.

Salah seorang pemilik bangunan, Suprihartono (55) mengatakan ia tidak akan tinggal diam melihat bangunannya dibongkar. Ia mendirikan bangunan di atas tanah tersebut sudah mendapat izin mendidirkan bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota. Selain itu, ia juga memiliki sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu. “Dalam sertifikat itu dijelaskan tanah ini sebagai pekarangan, bukan sebagai lahan persawahan berkelanjutan,” kata Suprihartono. Di sisi lain biaya yang telah dikeluarkan yang mencapai ratusan juta rupiah juga menjadi pertimbangan pemilik bangunan untuk memberikan perlawanan jika ditertibkan secara paksa.

“Tidak bisa main bongkar paksa, karena untuk mendirikan bangunan ini kami telah mengeluarkan biaya yang cukup besar,” ujarnya. Ia juga menyampaikan, berkurangnya debit air danau yang mengalir ke sawah petani bukan disebabkan oleh banyaknya bangunan yang didirikan di kawasan tersebut, melainkan di seberang danau sudah dibuat perkebunan kelapa sawit. “Kalau bangunan ini sedikit pun tidak berengaruh dengan air danau,” tandasnya.

Senada disampaikan pemilik bangunan lainnya, Sukman (45). Ia mengatakan sejak Yayasan Lembak mengompori para petani, maka pihaknya tidak berani lagi meninggalkan bangunannya dalam waktu cukup lama. Lantaran khawatir dibongkar oleh pemerintah. Ia juga mengatakan, siap memberikan perlawanan jika dibongkar paksa. Karena ia juga mengantongi IMB dan memiliki sertifikat tanah tersebut sebagai lahan pekarangan. “Jangan pikir kami akan diam atas laporan Usman Yasin ini, kami juga akan menuntut jika dilakukan pembongkaran,” ancamnya.

Pemda Harus Ganti Rugi 

Semantara itu, Wakil ketua DPRD Kota Bengkulu, Irman Sawiran mengatakan permasalahan tersebut merupakan dampak pembiaran yang dilakukan Pemkot. Jika dilakukan pembongkaran, maka pemerintah harus mengganti rugi karena sudah mengeluarkan izin mendirikan bangunan di kawasan tersebut,” kata Irman. Namun, lanjutnya, pemerintah berhak menolak membayar ganti rugi jika ada bangunan yang tidak memiliki izin. Ia mengungkapkan, pihaknya telah memberikan masukan ke pemerintah daerah agar membuat peraturan bagi masyarakat yang mau menjual tanahnya, maka tidak dibolehkan dijual kepada orang lain melainkan dijual kepada pemerintah. “Kalau lahan di sekitar tersebut milik pemerintah, maka tidak akan terjadi alih fungsi,” tuturnya.

Usut Tuntas

Sementara itu Ketua Yayasan Lembak Bengkulu, Usman Yasin menyambut baik sikap tegas Polda Bengkulu yang berencana memanggil Walikota Bengkulu. “Kita harap Kapolda tetap mengusut kasus ini, dan tegas dalam menindaklanjuti seadil-adilnya. Aturan yang melarang juga sudah jelas, kemudian upaya agar alih fungsi tersebut tidak dilakukan juga sudah sering kita lakukan. Namun tetap tidak ada juga tindakan dari Walikota,” katanya. Dilanjutkannya, jika Walikota mengaku sedang mempersiapkan untuk menghentikan alih fungsi tersebut, maka yang menjadi pertanyaannya kenapa tidak dari dulu. Sedangkan masalah ini, sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. ”Kita akan tetap memberikan advokasi kepada para petani, hingga ada sikap kongkret dari Walikota. Alih fungsi boleh saja dilakukan asal untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan. Namun ini nyatanya justru untuk kepentingan pribadi,” cetusnya.(160/400)

Ulasan 

Persoalan alih fungsi lahan di persawahan  sekitar Danau Dendam Tak Sudah, bukan persoalan baru, jauh sebelum bangunan-bangunan itu berdiri sebenarnya sudah diingatkan kepada Pemda Provinsi Bengkulu dan Pemda Kota Bengkulu, agar melakukan tindakan nyata untuk melakukan pengendalian agar jangan sampai persoalannya merembet kemana-mana.  Bahkan laporan dan keberatan kelompok tani sudah disampaikan hampir disetiap kesempatan ada pertemuan baik resmi maupun informal dengan pemerintah.   Kebijakan yang diambil pemerintah memang sangat sering terlambat, bahkan ketika persoalaannya sudah "berdarah-darah" baru mendapat perhatian, apalagi ketika pemerintah berkeinginan menyelesaikannya, kondisinya sudah sangat terlambat, sehingga ketika ingin melakukan penertiban persoalannya sudah sangat rumit dan banyak menimbulkan kerugian.   Ini memberikan gambaran kepada kita Negara Absen, atau pada skala kecilnya Pemda Kota dalam hal ini Walikota Absen dan membiarkan persoalan berlarut-larut serta tidak peduli pada persoalan petani.  

Salah satu buktinya,  Petani sudah melaporkan secara tertulis kepada semua instansi terkait menyangkut persoalan alih fungsi lahan dan irigasi ini,  pada tanggal 8 November 2010 atau mendekati 2 tahun (Surat Kelompok Tani, 8 November 2010).  Artinya ketika saat ini kasus tersebut berkembang pada pengaduan Walikota ke Polda adalah akibat buah ketidak becusan Pemda Kota menangani persoalan ini.  Bahkan dari advokasi yang dilakukan banyak ditemukan persoalan yang semakin memperparah alih fungsi lahan, mulai adanya penerbitan IMB yang jelas-jelas melanggar UU penataan ruang dan perda bangunan, adanya perubahan status sertifikasi dari lahan persawahan menjadi pekarangan yang melibatkan perorangan, mungkin notaris, mungkin juga BPN, yang mungkin akan berujung pada persoalan pidana terhadap semua pelanggaran UU yang ada.  Bahkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, jelas-jelas mebuat bangunan diatas saluran beririgasi teknis bisa dipidana dan didenda, dibairkan saja oleh pihak terkait, dalam hal Dinas PU Kota Bengkulu.

Yayasan Lembak, bahkan sudah melakukan pendekatan secara personal dan persuasi ketika beberapa pemilik bangunan mulai menimbun dengan cara mengingatkan agar mempelajari secara jelas peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena merasa mendapat angin, sebab bangunan yang lain dibiarkan akhirnya memiliki keberanian untuk melakukan pelagaran secara bersama-sama dan menyusun kekuatan tersendiri.  Ketika mereka memiliki kekuatan akhirnya mencoba bertahan dengan berbagai alasan.   Kelompok tani bukan tidak berani melakukan penertiban sendiri, tapi ketika itu dilakukan maka yang akan terjadi adalah bisa terjadi bentrok fisik secara horizontal, untuk itulah akhirnya mereka meminta pendampingan dan berdiskusi dengan Yayasan Lembak, yang pada akhirnya dilayangkanlah surat secara kepada Pemda Kota untuk menyelesaikannya masalah ini sejak 8 November 2010 yang lalu.  Tetapi yang didapat petani hanya janji-janji omong kosong, bahkan Walikota yang pernah meninjau secara langsung lebih kurang setahun yang lalu, juga berjanji secara langsung dilapangan untuk menyelesaikan, tapi sayang jauh panggang dari api, Walikota cuma pintar berjanji secara lisan, tapi membiarkan persoalannya menjadi sangat-sangat rumit.   

Setiap orang memiliki batas kesabaran, dan untungnya kesabaran petani bisa dikelola dengan baik, walaupun mereka hampir dikatakan gagal selama tiga musim tanam ini, mereka tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis, tetapi mereka melakukan dengan cara berdialog, dan itu tentunya juga karena pendampingan yang Yayasan Lembak lakukan.     Ketika semua pintu alternatif penyelesaian masalah ditempuh, sudah melalui DPRD, Eksekutif, Dinas Terkait, tidak juga berhasil, maka sangat wajar kemudian akhirnya persoalan ini dibawah pada proses hukum dengan cara mengadukan Walikota ke Polda Bengkulu.  Biarlah hukum yang memutuskan, bagi petani kalau memang pemerintah mampu mengalihkan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lain kepada petani yang lebih kurang 300 kk (1200 jiwa) ini ke lapangan pekerjaan lain, maka mereka secara sukarela kemudian Pemda memutuskan alih fungsi lahan tersebut, apalagi kalau seandainya lahan tersebut untuk kepentingan umum seperti yang dipersyaratkan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Faktanya, walikota tidak pernah mampu mendorong adanya peralihan profesi dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk petani.  Maka atas dasar itulah menjadi kewajiban bagi petani memperjuangkan haknya, dan menjadi kewajiban bagi Yayasan Lembak untuk membela hak-hak petani atas tanah dan irigasi yang mereka miliki.   

Persoalan adanya tudingan terhadap Yayasan Lembak, dikatakan mengompori seperti yang dinyatakan beberapa oknum pemilik bangunan, bukan tidak mungkin akan kami tindak lanjuti dengan melaporkan sebagai bentuk pencemaran nama baik kelembagaan yang mencoba menegakkan peraturan perundangan-undangan.  Bahkan dari penyataan-pernyataan okonum pemilik bangunan tersebut, semakin jelas dan transparan pelanggaran yang mereka lakukan, misalnya sudah ada sertifikat yang menjadi pekarangan, sudah ada IMB, ini berdasarkan UU 41 Tahun 2009, semuanya memenuhi unsur pidana.

Dari mendamping Laporan Ketua Kelompok Tani pemakai air, melaporkan walikota ke Polda Bengkulu beberapa waktu yang lalu, sangat jelas sebenarnya Polda sudah memiliki data-data kongkrit dan terlihat betul kalau sebenarnya polda sudah lama melakukan Poolbuket, maka kalau kemudian beberapa waktu yang lalu adanya statemen di RBTV, polda sudah meningkatkan kasus ini ke penyidikan, kami tidak kaget, karena pada saat pelaporan beberapa hari yang lalu, polda betul-betul sudah siap.  Kami sebagai lembaga yang mendampingi hanya berkeinginan ada rasa keadilan yang ditegakan, siapapun yang bersalah harus berhadapan dengan hukum, termasuk Walikota sekalipun. 

Danau Dendam Terancam Punah

Minggu, 25 Maret 2012

BENGKULU--BnewS: Keberadaan obyek wisata Danau Dendam Tak Sudah di Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu terancam punah karena terdesak perkembangan perumahan penduduk di sekitarnya.

Lokasi danau seluas satu kilometer persegi tersebut di dalam Cagar Alam Dusun Besar (CADB), namun terancam hilang akibat hutan sekitarnya beralih fungsi menjadi perumahan, kata Ketua Yayasan Lembak Usman Yasin, Rabu (14/3).

Ia mengatakan, ancaman kepunahan salah satu danau air tawar di Kota Bengkulu itu muncul akibat penataan ruang yang tak ramah lingkungan, di samping perumahan penduduk yang menjamur di sekitarnya.

Danau itu akan kering menjadi daratan akibat sumber mata airnya habis oleh perkembangan yang tidak terkendali.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, endapan lumpur di Danau Dendam mencapai empat meter.

Di kawasan itu, berdiri ribuan rumah, juga di daerah resapan air. Padahal keberadaan Danau Dendam itu, sangat penting bagi ketersediaan air tawar di Kota Bengkulu dan menjadi habitat anggrek jenis vanda Hookraina dan tanaman langka lainnya.

Di tempat terpisah, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Amon Zamora mengatakan, meskipun kawasan resapan air sudah berubah fungsi menjadi perumahan masyarakat, namun masih ada sisa hutan untuk melindungi air danau tersebut.

Cagar Alam Dusun Besar (CADB) Kota Bengkulu luas awalnya sekitar 577 hektare, namun dirambah warga dan dijadikan kebun kelapa sawit sisanya tinggal 30 persen.

"Kami merencanakan akan menuurunkan tim terpadu untuk mengusir perambah di wilayah itu yang jumlahnya mencapai 70 kepala keluarga (KK)," katanya. (Ant/Ol-3)Sumber: Media Indonesia

Petani Laporkan Alih Fungsi Lahan Ke Polda Bengkulu

BnewS - Setelah dilakukan rapat pada 5 Maret lalu di ruang Asisten I Pemda Kota terkait permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi pada lokasi persawahan irigasi danau dendam tak sudah, kelurahan dusun besar kota Bengkulu. Disepakati bahwa Pemda Kota akan membentuk tim terpadu untuk melakukan eksekusi keputusan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan yakni 18 Maret 2012, pihak Pemda Kota belum melaksanakan. Untuk itu hari ini selaku yayasan yang menuntut permasalahan tersebut, mereka kembali mendatangi Asisten I Pemda Kota atas kejelasan penyelesaian permasalahan ini.
Usai melaksanakan pertemuan tertutup di Ruang Asisten I Pemda Kota, selaku perwakilan petani, Usman Yasin mengatakan dirinya sangat kecewa atas jawaban pihak Pemda Kota yang tidak merespon pembicaraan yang telah disepakati. Untuk itu, pihaknya akan melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian.
Menanggapi pernyataan yang disampaikan perwakilan petani tersebut, saat dikonfirmasi Asisten I Pemda Kota, Rosmidar mengatakan Pemda Kota mempersilahkan petani untuk melaporkan permasalahan ini ke kepolisian. Sementara itu belum ditanggapinya permintaan petani ini, Rosmidar beralasan lantaran masih dalam pelaksanaan HUT Kota dan SK yang ada saat ini masih membutuhkan pengkajian.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 44 menjelaskan, lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan jelas bahwa pembangunan yang ada telah melanggar undang-undang.
(ahmad)  ESA TV BENGKULU

Surat Kepada Polda Bengkulu

Senin, 19 Maret 2012

Bengkulu, 19 Maret 2012

Nomor          : 014/E/YLB/III/2012
Lampiran       : 1 (berkas)
Perihal           : Alih Fungsi Lahan Persawahan

Kepada Yth.
Kapolda Bengkulu
di Bengkulu
Sehubungan dengan adanya surat Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A)/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Temetung Baru dengan nomor surat 23/KP2A/TB 2010 tertanggal 8 November 2010, kepada Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Ub. Sub Dinas Pengairan, perihal Permohonan penertiban bangunan di lokasi persawahan irigasi Danau Dendam Tak Sudah, yang kami advokasi hampir selama 1,5 tahun.  Dari proses tersebut secara administratif dan tertulis sudah direspon oleh Pemda Kota dengan beberapa langkah, kebijakan dan keputusan, yaitu:
  •  Dilakukan pemasangan papan pengumuman tentang adanya larangan untuk membangun di lahan persawahan sekitar danau dusun besar, sekitar bulan November 2010
  • Dilakukannya perintah kepada Kepala Pertanian Kecamatan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu perihal Pengendalian dan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian, tertanggal 15 November 2010
  • Sudah terbitkannya Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Bengkulu, tertanggal 15 Januari 2011
  • Diterbitkannya Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2011 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Bengkulu, tertanggal 18 Januari 2011
  • Rapat Komisi II DPRD Kota bersama Eksekutif dan Gapoktan Kota Bengkulu, tanggal 31 Maret 2011, dengan keputusan sebagai berikut:
a.    Seluruh Bangunan yang menggangu saluran sekunder akan ditata sesuai dengan konstruksi dari Dinas PU
b.    Tenggat waktu penataan selama 2 x 14 hari kalau tidak dilaksanakan maka akan dieksekusi oleh pihak Pemerintah Kota Bengkulu
c.    Tanggung jawab dinas pertanian untuk menyetop semua alih fungsi lahan pertanian
d.    Tidak ada pendirian bangunan baru di kawasan lahan pertanian dan tidak ada pengeluaran IMB baru
e.    Point-point diatas akan diumumkan di Media Massa baik cetak maupun elektronik lokal selama 3x berturut-turut
  • Surat perintah untuk membongkar Plat di atas Saluran irigasi, dari Sekda Kota Bengkulu No. 600/433/DPUK/2011 tertanggal 26 Agustus 2011, dengan batasan waktu pembongkaran 15 Agustus 2011 s/d 5 September 2011
  • Keputusan Rapat Rabu, 5 Maret 2012 di Ruang Asisten I, bersama Kepala Dinas Terkait, Gapoktan, Yayasan Lembak.  Disepakati untuk membentuk tim terpadu untuk melakukan eksekusi keputusan-keputusan terdahulu, dengan limit waktu 18 Maret 2011.
Atas dasar langkah-langkah yang sudah begitu lama, dan beberapa kali pengunduruan deadline oleh Pemerintah Kota Bengkulu, maka kami berkesimpulan:
1.    Bahwa tidak terlaksananya semua keputusan-keputusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Walikota Bengkulu
2.    Bahwa tidak tuntasnya persoalan ini karena ketidak seriusan dari penanggung jawab persoalan ini, dalam hal ini adalah Asisten I
3.    Bahwa tidak terlaksananya eksekusi keputusan karena tidak bertanggung jawabnya dinas tertait terutama: Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas PU, Kepala Balai Ketahanan Pangan Kota Bengkulu
4.    Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kami menilai walikota dengan sengaja membiarkan Alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan, berarti telah melanggar UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, melanggar UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR NO. 7 TAHUN 2004 (Penyempurnaan UU No11 Tahun 1974 tentang Pengairan).
Demikian laporan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Hormat Kami,
Ketua Yayasan Lembak


Usman Yasin

Pasal Krusial Pelanggaran UU, PP Tentang Pengairan


UU No.  11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Pasal 1. Ayat 5

"Pengairan"adalah suatu bidang pembinaan atas air, dan atau sumber air termasuk
kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun
yang telah diusahakan oleh manusia;

PERLINDUNGAN
Pasal 13

(1)  Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagai mana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undangn ini, dengan jalan :
a.  Melaksanakan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air.
b.  Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber -sumbernya dan daerah sekitarnya.
c.  Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya.
d.  Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
(2)   Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

(1)  Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah):
a.  Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undangn ini :
b.  Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini
c.  barang siapa yang sudah memperoleh izin dari Perintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan bangunan-bangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-undang ini.
(2)  Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
(3)  Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
(4) Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.

 PP 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi

BAB XIV

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
Pasal 43

1.    Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
2.    Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 44

(1)  Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
(2)  Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
(2)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PP NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.    Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2.    Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ataubuatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3.    Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4.    Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
5.    Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
6.    Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
7.    Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
8.    Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
9.    Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
10.    Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
11.    Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12.    Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13.    Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
14.    Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
15.    Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
16.    Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
17.    Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
18.    Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
19.    Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya

Pasal 83
(1)   Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
a.       perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
b.      bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
(2)   Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
(3)   Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
a.       sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
b.      sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
(4)   Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

UU PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR NO. 7 TAHUN 2004
(Penyempurnaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan)

Pasal 1
1.     Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2.     Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah,air hujan, dan air laut yang berada di darat.

6.      Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7.     Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.


Pasal 24
Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 32
1.     Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
2.     Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
3.     Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok seharihari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
4.     Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
5.     Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
6.     Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.
7.     Ketentuan mengenai penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64 ayat 7
Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

Pasal 63 Ayat 3
Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

KETENTUAN PIDANA
Pasal 94

(1)   Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
a.   setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
b.   setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
(2)   Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a.     setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau
b.    setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
(3)   Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
a.     setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
b.    setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau
c.     setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
d.    setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 95
(1)   Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
a.     setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencermaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
b.    setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
(2)   Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
a.     setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau; 
b.  setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7). 
(3)   Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
a.     setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); 
b.    setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2); 
c.     setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 96
(1)   Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
(2)   Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dinyatakan tidak berlaku.

Lagu Dusun Besar

Domain Gratis

Mau domain Gratis seperti web ini (http://www.pmikota.tk) atau http://www.cempakapermai.tk ??

Cara Registrasi Klik link animasi gambar dibawah ini:

Setelah kita klik animasi tadi, kemudian kita akan masuk ke homenya my.dot.tk Selanjutnya>>>

Info Populer

Petani Laporkan Alih Fungsi Lahan Ke Polda Bengkulu

BnewS - Setelah dilakukan rapat pada 5 Maret lalu di ruang Asisten I Pemda Kota terkait permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi pada lokasi persawahan irigasi danau dendam tak sudah, kelurahan dusun besar kota Bengkulu. Disepakati bahwa Pemda Kota akan membentuk tim terpadu untuk melakukan eksekusi keputusan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan yakni 18 Maret 2012, pihak Pemda Kota belum melaksanakan. Untuk itu hari ini selaku yayasan yang menuntut permasalahan tersebut, mereka kembali mendatangi Asisten I Pemda Kota atas kejelasan penyelesaian permasalahan ini. Selanjutnyat>>>

Perjuangan Hingga Detik-Detik Terakhir (Injury Time)

Hari ini pasti melelahkan karena selepas subuh saya sudah harus membuka-buka dokumen persoalan Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB). Hari ini pasti menjadi detik-detik yang menentukan, apakah keinginan Pemda Provinsi Bengkulu (yang diduga disponsori oleh para pengusaha angkutan Batu Bara) untuk menggolkan keinginan mereka membuka kembali Jalan yang melewati CADDB, yang sudah diputuskan ditutup untuk umum berdasarkan Keputusan Walikota dan Gubernur Bengkulu Bengkulu dapat dibuka kembali atau tidak. Selanjutnya

 

© Copyright Yayasan Lembak Bengkulu 2010 -2011 | Design by: Usman Yasin.