Dua Tahun Penderiataan Rakyat Sidoarjo: Potret Gagalnya Pemerintah SBY & JK

Tanggal 29 Mei 2008, genap dua tahun bencana semburan lumpur dari lapangan gas milik Aburizal Bakrie, Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur, berlangsung. Hingga sekarang, semburan lumpur belum juga terhenti dan luapan lumpur yang mengancam permukiman warga juga semakin luas. Setelah dua tahun berlalu, penyelesaian masalah sosial dan ganti rugi kepada warga juga masih jauh dari selesai. Banyak korban lumpur yang berada di pengungsian. Infrastruktur masih lumpuh. Pembayaran 20 persen uang muka bagi korban yang memilih pola ganti rugi cash and carry saja sampai kini belum tuntas.

Walaupun sudah ada Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS), 80 % sisanya pembayaran cash and carry semestinya sudah harus dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis.

Selain itu, belum ada penyelesaian terhadap mereka yang menolak skema ”jual beli” (cash and carry) atau resettlement yang ditawarkan oleh Lapindo. Termasuk di sini adalah mereka yang hingga sekarang masih bertahan di Pasar Baru Porong, yang berjumlah sekitar 2.000 orang dan mereka yang sertifikat tanah atau rumahnya tak bisa di-AJB (akta jual beli)-kan.

Dua tahun sudah bencana lumpur Lapindo menjadi gambaran bagaimana pengelolaan negara ini dijalankan, mungkin begitulah cara para petinggi negara ini menyelesaikan persoalan. Krisis dan penderitaan yang dihadapi warganya, silih berganti tetapi sampai saat ini belum bisa tertangani. Apakah mungkin kita masih bisa berharap pada pemerintah saat ini untuk meneruskan komando untuk mengurus negara? Pemerintah seperti tutup mata dan telinga pada apa yang terjadi. Apakah mereka sanggub untuk berjibaku mengatasi persoalan yang lebih besar? Terutama kemiskinan dan kebodohan? Entah lah? PANTASKAH MEREKA INGIN MENCALONKAN KEMBALI? Jawabnya kita tunggu pada 2009 yang akan datang. Kami berpikir harus ada alternatif pemimpin muda yang visioner. Tidak untuk SBY dan Tidak untuk Yusuf Kalla, mereka telah gagal!

Kelambanan tidak hanya terjadi dalam penanganan para korban di area terdampak, tetapi juga dalam penanganan dampak pada warga 12 desa di luar peta terdampak yang menurut Perpres No 14 Tahun 2007 tidak termasuk dalam wilayah tanggung jawab PT Lapindo. Ya mungkin masyarakat harus pasrah dari ketertindasan, kekerasan dan kekejaman negara? Sang pemilik PT Lapindopun tidak satupun yang bertanggungjawab, mungkin petinggi negara ini sungkan karena besarnya sumbangan kampanye pada 2004 yang lalu, kalau negara memang tidak mau dan mampu memberi hukuman, Rakyatlah yang semestinya menghukum mereka. Caranya? Ya jangan kita pilih pada 2009 yang akan datang.

Hingga sekarang, tidak ada tanda-tanda pemerintah akan menyatakan tempat itu sebagai daerah berbahaya dan melakukan upaya evakuasi terhadap warga.

Kelambanan dan kegagapan pemerintah yang terlihat sejak awal semburan, menurut banyak kalangan, terjadi bukan hanya akibat lemahnya manajemen pemerintah, tetapi juga karena kurangnya kepedulian dan kemauan politik pemerintah.

Dari aspek hukum, hingga sekarang proses hukum kasus ini belum juga jelas, sementara para pakar justru sibuk bersilang pendapat sendiri mengenai penyebab semburan.

Anehnya, meski belum lagi ada keputusan apakah Lapindo bersalah atau tidak, pemerintah sudah mengeluarkan perpres yang menyebutkan batasan area yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo, dan di luar itu menjadi tanggung jawab negara dengan biaya dibebankan pada APBN.

Salah satu pertanyaan yang belum terjawab hingga sekarang adalah mengapa pemerintah atau Perpres No 14/2007 memilih penyelesaian masalah PT Lapindo dengan warga lewat pola transaksi jual beli dan bukannya mekanisme ganti rugi. Dua hal ini jelas sangat berbeda karena pola jual beli menghilangkan hak warga korban akan ganti rugi di luar hilangnya tanah/rumah, termasuk kerugian akibat hilangnya pekerjaan, ikatan sosial dan lingkungan tempat tinggal, hilangnya masa depan, dan sebagainya.

Tidak ada satu klausul pun dalam perpres yang menyebut sanksi jika Lapindo atau pihak lain ingkar janji. Untuk wilayah di luar peta terdampak, setelah diputuskan menjadi tanggung jawab pemerintah, warga yang jadi korban tak juga tertangani. Warga di 12 desa masih berjuang untuk mendapat ganti rugi dan sampai sekarang masih bertahan di tempat tinggalnya yang sebenarnya sangat berbahaya.

Dalam kasus semburan lumpur, pihak yudikatif dan legislatif sudah jelas memperkuat posisi PT Lapindo. Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR sudah menyatakan semburan lumpur sebagai fenomena alam. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga menyatakan, semburan akibat gempa bumi Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri sudah memenangkan PT Lapindo dalam kasus gugatan perdata yang diajukan Walhi. Pengadilan yang sama juga memenangkan Lapindo dalam gugatan melawan YLBHI dalam kasus ini.

Dalam permohonan hak uji materiil perkara ke Mahkamah Agung (MA), Lapindo lagi-lagi juga dimenangkan. Dengan putusan MA ini, menurut Yuniwati, Perpres No 14/2007 yang membatasi tanggung jawab Lapindo pada area terdampak tidak bisa direvisi selamanya.

Dalam penanganan masalah sosial, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur sendiri ibaratnya sudah menyatakan angkat tangan, sementara pemerintah pusat juga sangat tidak tegas dan tak sigap.

Pihak-pihak yang semestinya ikut bertanggung jawab juga seperti sepakat bungkam semua, termasuk BP Migas. (TAT)

Dari berbagai sumber termasuk Kompas, Jumat, 23 Mei 2008 | 00:24 WIB

Polemik Tugu Thomas Parr

Foto, Minggu 1 Juni 2008, Jam 09.25 Wib, Alat berat bekerja menghancurkan beberapa situs Tugu Thomas Par

Suatu kebahagian tersendiri ketika Provinsi Bengkulu, suatu saat sejajar dengan Provinsi yang lain di Indonesia. Tapi harapan rakyat Bengkulu untuk terjadinya perubahan, semakin hari semakin jauh. Janji 2.5 tahun terjadi perubahan, ternyata dimaknai lain, kalau dalam PROPEDA (Program Pembangunan Daerah) bahwa leading sector adalah agribisnis dan agroindustri dengan sumbangan pada PDRB mencapai 40% dan jumlah tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian mendekati angka 60%, tetapi siapa nyana ternyata prioritas pembangunan memang berubah ke arahan Cita-cita muluk seperti pungguk merindukan bulan untuk menjadi daerah tujuan wisata No. 2 di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam diskusi dengan tema Prospek Pengembangan Pariwisata dan Meningkatkan Perekonomian Daerah di Universitas Bengkulu, Kamis 29 Mei 2008 dimana pembangunan Pariwisata Internasional yang dicanangkan telah menelan banyak biaya, tetapi dari diskusi terungkap bahwa ternyata pembangunan pariwisata yang dilakukan memiliki banyak titik lemah, bahkan Seorang Pemakalah yaitu Bapak Drs. Asmawi Saidina, M.Si. anggota DPRD Provinsi Bengkulu, mengungkapkan bahwa masih sangat jauh jika ambisi Gubernur untuk menargetkan Pariwisata Bengkulu pada urutan ke 2 sebagai daerah tujuan wisata. Beliau mengungkapkan hal yang realitis adalah mempersiapkan terlebih dahulu semua perangkat dalam kerangka membangun pariwisata, bukan dengan target yang tidak masuk akal.

Bahkan dalam disikusi sebelum presentasi makalahnya, saya sempat mengkonfirmasi soal pembangunan terowongan yang digagas oleh gubernur, beliau dengan tegas menjelaskan bahwa belum ada dana APBD yang dialokasi untuk itu. Keadaan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa gubernur seenaknya menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat tanpa memerlukan persetujuan dari DPRD. Saya mengkonfrontasikan pendapat Bapak Asmawi, bukankah semestinya sebagai Anggota DPRD, jika memang belum ada anggaran dan tentunya perencanaan anggaran, maka anggota DPRD harus menyetop proses pembangunan itu tadi. Beliau menyatakan bahwa DPRD sudah menyuarakan, tetapi ini tetap dilakukan tanpa memperhatikan keberatan dari berbagai pihak.

Yang lebih miris adalah pembangunan itu telah menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang melindungi situs cagar budaya tersebut. Memang pembangunan terowongan tidak langsung membongkar tugu Thomas Parr, tetapi itupun bergeser karena mendapat penolakan dari masyarakat. Fakta di lapangan semua pagar batas dan beberapa situs yang ada sudah digusur dengan alat berat, tinggal hanya tugu Thomas Parrnya saja, dengan lobang besar untuk terowongan, entah untuk apa kegunaannya. Kita akan sama-sama lihat, seberapa besar manfaatnya pembuatan terowongan ini bagi masyarakat, ataukan hanya ingin hal-hal yang bersifat monumental, bukan untuk membangan ekonomi rakyat seperti yang dijanjikan. Lalu apanya yang berubah? Secara fisik memang banyak situs-situs cagar budaya yang sudah dirubah, persoalannya adalah apakah perubahan itu membawa manfaat atau malah menghilangkan pemaknaan dalam pembangunan pariwisata itu sendiri? Kita lihat saja nanti.

Komentar

Jangan Bongkar Tugu Bulek
Dear Usman Jaya..
sy anak asli bengkulu dan sekarang menetap di batam dan saya sangat2 tidak setuju dengan dilakukannya pembongkaran tugu bulek tersebut. saya sangat setuju kalo kita batalkan saja rencana dr dinas PU tersebut...!!!!
kalau mereka mau bongkar boleh saja tapi jangan TUGU BULEK tersebut tapi bongkar aja rumah2 gubuk yg ada dan diganti dengan bangunan yg bagus dan layak. masih banyak lagi masyarakat Bengkulu yg membutuhkan uang itu untuk menaikkan taraf hidup mereka (uang dr dana plan proyek tersebut).. dinas PU tersebut jangan sembarangan aja main bongkar hanya demi mendapatkan proyek yg uangnya notabene hilang entah kemana...!!!
MEREKA HARUS MENGERTI PEDIHNYA PAHLAWAN KT ZAMAN DAHULU UNTUK MEMPERTAHANKAN HARKAT DAN MARTABAT KITA SEBAGAI MASYARAKAT BENGKULU...!!! APAPUN ALASANNYA TUGU BULEK TERSEBUT JANGAN PERNAH DI BONGKAR KARNA ITU KEBANGGAAN RAKYAT BENGKULU TEMPO DULU UNTUK MENAIKKAN HARKAT DAN MARTABAT KITA...!!! INGAT, INI BUKTI SEJARAH...!!!!

Best Regards,
ego76id@yahoo.com

Opini Tugu Bulek (fatrasky@yahoo.com)
Assalamualaikum Wr Wb Saya ucapkan terima kasih atas artikel yang telah sdr tampilkan mengenai Tugu Thomas Parr pada tanggal 25 April 2008. Apa yang telah diungkapkan (meskipun baru saya baca sejak dikirimkannya opini ini kepada sdr.) sejalan dengan kehendak hati saya dan sejujurnya sebagai orang yang terlahir dan dibesarkan di bengkulu bathin saya berontak dan menangis, melihat sisi kota Bengkulu yang seharusnya dijaga dan dipelihara.