2 Tahun PBP, Proyek Multiyears Terbengkalai
BENGKULU – Dua tahun sudah Peletakan Batu Pertama (PBP) 13 paket proyek spektakuler dan masuk multiyears Pemprov berlalu. PBP dilakukan 18 November 2006 lalu. Sampai kemarin belum ada satu pun proyek yang didanai dari APBD provinsi yang tuntas. Hanya satu paket proyek lanjutan mantan Gubernur H. Hasan Zen, SH yakni pembangunan Persada Bung Karno yang tuntas tahap kedua. Sisanya terbengkalai dan proses pembangunannya lambat.
Padahal ketika melakukan PBP, Gubernur Agusrin M. Najamudin melibatkan tokoh-tokoh Bengkulu yang cukup dikenal. Seperti mantan-mantan Gubernur, tokoh agama, Muspida dan tokoh masyarakat. Sampai kemarin, kondisi proyeknya memprihatinkan. Menariknya menurut Anggota DPRD Provinsi, Iip Arifin, SP ada proyek yang sama sekali belum dibangun. Seperti mess Pemda dan pabrik assembling handtraktor di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja dan Kabupaten Seluma.
Padahal kata Iip, dana yang sudah dikeluarkan pemerintah tidaklah sedikit. Hal ini tentunya dianggap mubazir, lantaran dana yang telah habis namun tak menunjukkan hasil yang memuaskan dirasa terbuang sia-sia. Padahal kalau dialokasikan ke sektor lain yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, sudah barang tentu akan lebih menyentuh masyarakat.
“Ya itulah kondisi yang terkadi sekarang. Dari dulu, kami dari komisi B pada saat itu, telah memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Alangkah baiknya kalau dana tersebut dialihkan ke sektor produksi untuk usaha kecil menengah, apalagi di APBD 2008 ada pula dana luncuran APBD Rp 38 miliar. Nah sekarang, kita bisa lihat sendiri kondisi di lapangan. Banyak pembangunan yang belum selesai. Meskipun ya, ada beberapa diantara proyek-proyek pembangunan yang sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” paparnya.
Dicontohkan Iip seperti peningkatan jalan yang dibangun pada proyek multiyears yaitu dari kawasan UPT Karang Cayo-Simpang Manna. “Ya meskipun kalau diteliti lagi saya yakin masih belum sesuai bestek, tapi paling tidak manfaatnya sudah bisa dirasakan masyarakat. Kebetulan saya baru daerah Kaur dan Bengkulu Selatan dalam rangka reses,” katanya.
Selain itu, temuan lainnya untuk proyek multiyears di Kabupaten Kaur yang tidak ‘beres’ adalah pembangunan irigasi di Kecamatan Luas. Pasalnya, dari hearing dengan masyarakat, taggul irigasi jebol pada musim hujan di awal Desember lalu. Diduga ini lantaran pembangunan irigasi yang disertai pemangunan saluran pembuangan dan pembuatan netralisasi saluran air. Akibatnya pada saat air meluap di musim hujan, irigasi tak sanggup menampung debit air yang meingkat drastis.
“Diduga ini akibat pembangunan yang tak optimal. Karena rasanya ini sudah tak lagi dalam masa pemeliharaan, maka merupakan tanggung jawab Pemprov. Di APBD Pemprov kan punya dana Rp 8 miliar untuk dana tak terduga. Ini harus dimanfaatkan untuk masyarakat. Mengingat sekarang sudah mulai musim tanam. Kalau tak segera ditangani maka masyarakat khawatir nantinya bakal menggangu hasil produksi pertanian,” katanya.
Selain itu, proyek multiyears lainnya yang ternyata juga belum beres, diungkapkan Iip adalah proyek handtarktor sebanyak 500 unit yang menelan dana Rp 75 miliar. Pasalnya sampai sekarang masyarakat petani di Kaur belum juga mendapatkan bantuan handtraktor. Padahal mereka sangat membutuhkan handtraktor ini. “Ada dugaan untuk mendapatkan handtraktor tersebut masyarakat diminta membayar oleh oknum-oknum yang todak bertanggung jawab di pemerintahan,” tandasnya.(ken)
Harian Rakyat Bengkulu Rabu, 24-Desember-2008, 05:52:29
Apanya yang berubah.....? sudah 3 tahun jadi gubernur dan wagub...Multiyears ngak jalan tuh? kok pak iip nggak sekalian mengatakan Multiyears gagal berarti pemerintah gagal...? janjinya mundur..? kok nggak mundur ya...? oh biasa...itukan kalau belum duduk, kalau udah duduk nggak akan ditinggalin.., mau ngapai terserah.....yang penting eunaaaaaaaaaaaaak yang penting gub dan wagub udah berubah. Mau korupsi urutannya naik. nggak urusan...??????
BalasHapusPak Usman, Perencanaan dan Perancangan Persada Sukarno sayo mulai pada saat transisi antara Pejabat Gubernur Seman Wijoyo dan Gubernur Agusrin M. Najamudin, loby-loby ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dana sayo lakukan sekitar bulan oktober 2005, mulai pembangunan akhir 2006 karena terkendala pembebasan lahan yang harus sayo urus hingga ke Kejagung dan Ditjen HKN Depkeu, saat ini Persada Sukarno telah selesai dan telah sayo serah kelolakan ke Pemprov, tergantung Pemprov mengoptimalkannya, yang belum selesai adalah iede-ide yang lain seperti Wisma Sukarno, "Indonesia Menggugat" Convension Hall dan Puri Fatmawati. Sebagai Putra Daerah Profesional kito telah melakukan kerja yang maksimal namun kondisi pemerintahan yang serba ketat di Jakarta agak mempersulit kito berbuat dan loby-loby, sementara selama ini yang bantu kito di DPR-RI adolah utusan dari daerah lain, sayo idak tau kemano para anggota DPR-RI maupun DPD-RI utusan daerah kito, oh yo..., pembangunan persada sukarno 100 % pakai dana APBN dan bukan multi years, kalau masalah pekerjaan yang lain sayo idak tahu, yang jelas ... sebagai Putera Daerah mari kito tetap tegar walaupun banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kemauan kito, mari kito lakukan perbuatan-perbuatan yang nyata, kalau orang lain berbuat yang tidak sesuai ... tanggung jawab sendiri ... tangan mencencang bahu memikul ... he he he ....
BalasHapuswww.herawansyah.blogspot.com